Pusat Minta Data Banjir Sumatera Akurat, Dana Triliunan Siap Dicairkan

Pemerintah pusat punya pesan tegas untuk para kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar: data kebutuhan pasca banjir dan longsor harus presisi. Tepat, akurat, dan lengkap. Tanpa itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bisa meleset dari sasaran. Proses pemulihan pun berisiko tersendat.

Menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dialog langsung dengan daerah-daerah terdampak sudah dilakukan. Dari sana, muncul gambaran jelas bahwa penanganan kali ini butuh perencanaan menyeluruh. Tidak cuma soal infrastruktur, tapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, bahkan politik dan penganggaran. Nah, di sinilah kualitas data dari Pemda jadi kunci utamanya.

“Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,”

ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025).

Pernyataan itu ia sampaikan sehari sebelumnya, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Di sisi lain, ada kabar baik soal anggaran. Presiden memutuskan kebijakan relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun. Nilai itu dialokasikan untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, terlepas dari apakah mereka terdampak langsung atau tidak. Pertimbangannya, dampak sosial-ekonomi bencana ini sifatnya meluas, menjalar ke mana-mana.

Pemerintah mendorong penyaluran dana itu di awal tahun. Tujuannya sederhana: mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Bima berharap daerah penerima bisa memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan bencana, sekaligus mendukung wilayah terdampak di sekitarnya.

Tapi, TKD bukanlah solusi tunggal. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema lain. Misalnya, bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, hingga dukungan pemulihan untuk UMKM yang terpukul. Rehabilitasi lahan pertanian yang rusak ringan dan sedang juga digenjot, agar roda ekonomi masyarakat bisa berputar kembali secepatnya.

Lalu, bagaimana dengan pelayanan publik di daerah yang porak-poranda? Kemendagri sudah bergerak dengan menerjunkan 1.138 personel. Mereka berasal dari praja IPDN dan ASN internal kementerian, ditugaskan membantu operasional kantor dinas di lokasi bencana. Kolaborasi dengan TNI dan Polri di lapangan juga terus diperkuat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara khusus meminta dukungan dari Komisi II DPR RI. Dukungan itu bisa berupa pengawasan ketat maupun sokongan kebijakan, agar target pembangunan kembali daerah bencana benar-benar tercapai.

“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,”

pungkas Tito.

Rapat penting itu dihadiri juga oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.