Gubernur Andra Soni Naik Motor Tinjau Jalan Rusak, Anggaran Desa Tembus Rp 164 Miliar

Anggaran untuk jalan desa di Banten tahun ini melonjak. Pemerintah Provinsi menyiapkan dana hingga Rp 164 miliar untuk program yang mereka sebut Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Angka ini, kalau dibandingin dengan tahun lalu, jelas lebih besar.

Gubernur Andra Soni sendiri baru-baru ini turun langsung melihat kondisi. Ia mendatangi Desa Palasari di Legok, Kabupaten Tangerang, Senin lalu. Yang menarik, Andra memilih naik motor untuk merasakan sendiri jalan yang akan diperbaiki.

Pemandangannya tak terlalu bagus. Jalan aspal penghubung itu rusak parah, dipenuhi lubang besar dan genangan air yang terpaksa dilindas rombongan gubernur.

Menurut Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, pihaknya memang sudah mengalokasikan dana tersebut. Namun begitu, proses pendataan jalan desa mana saja yang akan dibangun masih terus berjalan.

"Tahun ini anggarannya Rp 164 miliar. Panjang jalan yang ditangani sekitar 30 hingga 40 kilometer," ujar Arlan.

Ia lalu membeberkan perbandingannya. Rupanya, di APBD Murni 2025 lalu, anggaran untuk perbaikan jalan desa cuma Rp 80 miliar. Lalu, lewat APBD Perubahan, angka itu naik jadi sekitar Rp 150 miliar.

"Sekarang, anggaran murni saja sudah Rp 164 miliar, jadi jelas ada peningkatan signifikan," katanya.

Arlan juga memastikan, besar kemungkinan anggaran ini bakal ditambah lagi nanti saat APBD Perubahan 2026. Komitmen Gubernur, dalam pandangannya, sangat kuat dan diharapkan bisa memicu semangat kabupaten serta kota.

"Ke depan, di APBD Perubahan juga akan ditambahkan lagi. Jadi komitmen Pak Gubernur terhadap program ini, alhamdulillah, sangat baik dan diharapkan bisa menjadi stimulus bagi kabupaten dan kota," jelasnya.

Program Bang Andra ini sejatinya adalah kerja bareng. Provinsi berkoordinasi, sementara kabupaten, kota, dan desa yang punya kewenangan penuh atas jalan desa bekerja sesuai kapasitas dan masalah di wilayah masing-masing. Kolaborasi semacam ini dinilai penting, mengingat seringkali ada keterbatasan anggaran di level daerah.