Prabowo Kembalikan Dana Daerah Rp 10,6 Triliun untuk Tangani Dampak Banjir di Tiga Provinsi

Pemerintah akhirnya memutuskan. Dana transfer ke daerah (TKD) yang semula dipotong untuk efisiensi, bakal dikembalikan. Tujuannya jelas: untuk menangani dampak bencana. Kebijakan ini menyasar tiga provinsi yang porak-poranda diterjang banjir bandang dan tanah longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan penting ini diambil langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, rapat penentuannya digelar di Hambalang, Bogor, Sabtu lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga hadir dalam pertemuan itu.

"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,"

Tito menyampaikan hal itu kepada awak media di rumah dinasnya di Jakarta Selatan.

Nah, soal rincian dananya begini. Aceh, beserta 23 kota dan kabupaten di dalamnya, mendapat alokasi Rp 1,6 triliun. Sumatera Utara, yang wilayahnya mencakup 33 kota/kabupaten, dapat porsi lebih besar, Rp 6,3 triliun. Sementara Sumatera Barat dengan 19 kabupaten dan kotanya, menerima Rp 2,7 triliun.

Yang menarik, pengembalian dana ini berlaku untuk semua kabupaten dan kota di ketiga provinsi itu. Tidak ada yang terlewat. Alasannya, menurut Tito, dampak sosial dan ekonomi bencana ini dirasakan secara luas, menjalar ke hampir seluruh wilayah.

"Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,"

Dia lalu memberi contoh. Di Banda Aceh, banyak pengungsi yang pindah ke daerah yang lebih aman. Perpindahan massal ini, katanya, memicu inflasi di lokasi tujuan.

Efek berantainya juga terlihat jelas di Sumatera Utara. Ambil contoh Nias. Wilayahnya sendiri mungkin tidak kebanjiran, tapi Kota Sibolga yang jadi pintu gerbangnya justru lumpuh total.

"Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,"

Tito melanjutkan,

"Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,"

Jadi, keputusan mengembalikan dana penuh ke semua daerah itu bukan tanpa alasan. Mereka ingin mengantisipasi dampak ekonomi yang sudah mulai merayap ke mana-mana.