Presiden AS Donald Trump kembali membuat gebrakan. Kali ini, dia mengancam akan mengenakan tarif tinggi tepatnya 25 persen kepada negara mana pun yang masih berbisnis dengan Iran. Aturan baru ini, menurut Trump, sudah final dan harus dipatuhi.
“Berlaku segera,” tulisnya di Truth Social, seperti dilaporkan AFP, Selasa (13/1/2026).
“Negara mana pun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Perintah ini bersifat final dan mengikat.”
Kalau melihat data Trading Economics, ancaman ini tentu bakal bikin sejumlah negara waswas. China, Turki, Uni Emirat Arab, dan Irak tercatat sebagai mitra dagang utama Iran. Mereka bisa jadi yang pertama merasakan dampaknya.
Pengumuman tarif ini muncul di saat yang genting. Trump disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah militer terhadap Iran, menyusul laporan kelompok HAM soal korban jiwa yang terus bertambah dalam gelombang protes anti-pemerintah di sana.
“Serangan udara akan menjadi salah satu dari sekian banyak opsi yang ada,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt.
Namun begitu, dia juga memberi catatan. Ternyata, saluran diplomatik dengan Iran belum sepenuhnya tertutup. Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dikabarkan masih mendapat respons yang berbeda secara tertutup.
“Iran mengambil nada yang jauh berbeda dalam percakapan pribadi, dibanding pernyataan publik mereka,” tambah Leavitt.
Sebelumnya, Trump sudah lebih dulu melontarkan peringatan keras. Dia meminta Iran menghentikan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, tak kalah keras membalas. Dia menyebut militer AS dan Israel akan jadi “sasaran yang sah” jika ancaman serangan dari Amerika benar-benar diwujudkan.
Suasana memang sedang memanas. Tarif 25 persen itu bukan cuma soal perdagangan, tapi seperti senjata baru di tengah ketegangan yang kian mencekam.
Artikel Terkait
detikcom dan BAKTI Komdigi Gelar Apresiasi Konektivitas Digital 2026 untuk Para Penghubung Negeri
Basarnas Kerahkan Tim Gabungan Cari Helikopter Hilang di Sekadau
Wakil Ketua MPR Desak Pengakuan Hak Perempuan Adat untuk Hadapi Krisis Iklim dan Pangan
Wakil Ketua DPR Sari Yuliati: Indonesia Pacu Pasar Karbon Berintegritas Tinggi di Forum Dunia