Kondisi mirip terjadi di Sumut dan Sumbar. Meski mayoritas wilayah sudah masuk fase pemulihan, beberapa titik tertentu di kedua provinsi itu tetap dipantau ketat, sesuai dengan tingkat kerusakan yang mereka alami.
Di sisi lain, perbaikan infrastruktur dasar terus jadi prioritas. Jaringan jalan nasional di tiga provinsi itu hampir seluruhnya sudah tersambung kembali. Sedangkan untuk jalan non-nasional, perbaikannya dikerjakan bertahap oleh Kementerian PU dengan dukungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Tito juga menyoroti progres pendataan rumah rusak. Pemerintah berusaha mempercepat dan memvalidasi data ini agar bantuan untuk masyarakat terdampak bisa segera turun. Harapannya, dengan bantuan yang cepat, jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda-tenda bisa berkurang drastis.
Untuk mempercepat pemulihan di lapangan, ada usulan penambahan personel. TNI, Polri, ASN, bahkan mahasiswa sekolah kedinasan akan dilibatkan untuk membantu membersihkan lingkungan, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum.
Selain itu, akan dibentuk dua posko utama pemulihan: satu di Jakarta dan satu lagi di Banda Aceh. Fungsinya sebagai pusat koordinasi, pengendalian, dan informasi.
“Posko ini akan diawasi 24 jam oleh tim yang kita bentuk,” pungkas Tito.
“Tujuannya untuk menampung segala informasi, baik dari kementerian/lembaga maupun langsung dari daerah-daerah.”
Artikel Terkait
Normalisasi Sungai Cirarab Ditargetkan Rampung Akhir Maret 2026
Vonis Kasus Korupsi Minyak Rp 285 Triliun Dijadwalkan Kamis Depan
Program Makan Bergizi di Serang Berlanjut, Siswa Terima Paket Bahan Makanan untuk Buka Puasa
Dua Belas Tokoh Elite Daftar sebagai Amicus Curiae Dukung Enam Terdakwa Korupsi Minyak