Bogor Bentuk Dua Dinas Baru untuk Layani Enam Juta Warga

Kabupaten Bogor kini punya dua dinas baru. Langkah ini diambil pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan pelayanan di wilayah berpenduduk lebih dari enam juta jiwa itu. Dua satuan kerja yang mulai beroperasi adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.

Menurut Bupati Bogor, Rudy Susmanto, ini bukan sekadar menambah struktur birokrasi belaka. "Ini langkah strategis," ujarnya pada Jumat lalu.

"Tujuannya memperkuat kualitas pelayanan publik, menjawab kompleksitas persoalan daerah kita," jelas Rudy.

Dia menekankan, kondisi Bogor itu unik. Jumlah penduduknya luar biasa besar. Karena itu, menurutnya, kelembagaan harus diperkuat agar pelayanan ke masyarakat bisa lebih cepat, tertib, dan profesional. Pelayanan di sini tak bisa disamakan dengan daerah lain.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dibentuk untuk menangani hal-hal yang selama ini kerap berlarut. Misalnya, percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR yang jangkauannya belum merata. Dengan dinas khusus, penataan ruang diharapkan bisa lebih terarah.

Rudy juga memberi catatan penting. "Saya ingatkan, perlu kehati-hatian ekstra dalam penerbitan perizinan," bebernya.

Pembangunan, lanjutnya, jangan sampai malah menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, atau lingkungan di masa depan.

Lalu, bagaimana dengan Dinas Kebudayaan? Pembentukannya punya alasan spesifik. Selama ini, urusan budaya masih bergabung dengan pariwisata. Padahal, Bogor punya kekayaan yang melimpah: situs sejarah, prasasti, beragam tradisi. Sayangnya, banyak yang belum terinventarisasi dengan baik, apalagi dikelola secara optimal.

"Dengan dinas tersendiri, pengelolaan budaya bisa lebih fokus," pungkas Rudy. Tujuannya jelas: pelestarian dan pengelolaan warisan budaya daerah bisa dilakukan dengan lebih serius dan mendalam.