BPJPH Pacu Sertifikasi Halal Gratis Usai Catat Serapan Anggaran Nyaris Sempurna

Menutup tahun anggaran 2025, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) punya catatan yang cukup impresif. Serapan anggarannya nyaris sempurna, mentok di angka 99,2 persen. Ini bukan sekadar angka di laporan keuangan. Menurut Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, atau yang akrab disapa Babe Haikal, ini adalah fondasi kokoh untuk melompat lebih tinggi di tahun 2026, terutama dalam layanan sertifikasi halal.

Bagi Haikal, optimalisasi anggaran sepanjang tahun lalu jelas menunjukkan sesuatu. Ini bukti keseriusan negara dalam membangun ekosistem halal yang benar-benar berkelanjutan.

"Serapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan kerja yang terukur, terencana, dan fokus pada hasil," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).

"Kami tidak hanya mengejar realisasi keuangan, tetapi memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh pelaku usaha, khususnya UMK," tegas Babe Haikal.

Dan memang, kinerja mereka sepanjang 2025 terlihat melampaui target yang ditetapkan. Ambil contoh program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati. Pencapaiannya mencapai 114 persen dari target, dengan realisasi penerbitan 1.140.015 sertifikat. Angka yang cukup fantastis.

Tak cuma itu. Sejak Juli 2025, ada aturan baru yang mulai berlaku. Berkat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 142 Tahun 2025, lebih dari 25 ribu warteg dan warung nasi sejenisnya kini sudah tersertifikasi halal tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Kebijakan ini rupanya lahir dari keluhan yang selama ini menumpuk.

"Padahal sebelum aturan ini kami berlakukan banyak keluhan dari Warteg. Mereka dimintai Rp 5 juta bahkan ada yg sampai Rp 10 juta jika ingin dapatkan Sertifikat Halal," ungkap Haikal, menyoroti praktik pungutan liar yang sebelumnya marak.