Tito Karnavian Soroti Tiga Daerah yang Paling Terpuruk Pascabencana Sumatera

Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera terus digenjot. Namun begitu, masih ada titik-titik yang kondisinya benar-benar berat dan butuh perhatian ekstra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah rapat Satgas di Banda Aceh, Selasa lalu.

Menurutnya, sejak awal, pemerintah pusat dan daerah sudah bergerak cepat. Mereka mengerahkan semua sumber daya yang ada. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dianggap kunci. Hasilnya, banyak daerah yang mulai menunjukkan tanda-tanda pulih.

"Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh," ujarnya.

Secara nasional, ada 52 kabupaten dan kota yang terdampak banjir dan longsor. Sebanyak 18 daerah di Aceh, 18 lagi di Sumut, dan 16 di Sumbar. Memang, sebagian besar sudah menunjukkan progres yang menggembirakan.

Namun, Tito tak menampik bahwa tantangan masih ada. Di Aceh, beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih jadi prioritas percepatan. Kondisi di sana dinilai masih serius.

"Yang paling berat adalah Tamiang," tegas Tito tanpa basa-basi.

"Karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal."

Di Sumatera Utara, lima daerah masih jadi perhatian: Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, fokus ada di Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

Langkah konkret saat ini difokuskan pada pembersihan. Lumpur dan puing-puing sisa bencana harus segera dibersihkan. Untuk itu, TNI dan Polri telah menambah personel di lapangan. Tujuannya jelas: mempercepat proses pemulihan, sekaligus menghidupkan kembali roda pemerintahan setempat.

"Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul 'diserang', 'dikeroyok' rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit," kata Tito dengan gaya bicaranya yang khas.

Selain bersih-bersih, pendataan korban jadi hal krusial lainnya. Pemerintah perlu data akurat tentang rumah rusak, mulai dari kategori ringan hingga berat. Data ini penting agar bantuan tidak salah sasaran.

"Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB. Karena BNPB akan membayarkan," tambahnya.

Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan hunian tetap bagi warga yang rumahnya hancur total. Sementara untuk kerusakan ringan dan sedang, akan diberikan bantuan tunai agar perbaikan bisa segera dimulai. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pengungsi dengan signifikan.

Tak cuma itu. Bantuan hunian sementara, biaya sewa, hingga bantuan hidup dan perabot rumah tangga juga disiapkan. Pemulihan ekonomi, terutama bagi petani yang sawahnya rusak, tak luput dari perhatian.

Yang menarik, Tito juga akan mengerahkan lebih dari seribu praja IPDN. Mereka akan diterjunkan ke lapangan untuk membantu pembersihan dan, yang tak kalah penting, mengaktifkan kembali fungsi pemerintahan di tingkat desa.

"Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 nanti untuk menghidupkan pemerintahan," pungkasnya.

Rapat penting itu sendiri dihadiri banyak pejabat tinggi. Mulai dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sejumlah menteri seperti Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Menhub Dudy Purwagandhi, hingga KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Gubernur Aceh Muzakir Manaf beserta jajaran bupati dan wali kota di provinsi itu juga hadir mendengarkan.