Bupati Aceh Tamiang Minta Fatwa Hukum untuk Kayu Terdampar Pascabanjir

Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Selasa lalu, dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah. Di sana, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan laporannya. Wilayahnya benar-benar porak-poranda.

Armia menyebut, banjir bandang menerjang 12 kecamatan dan 216 desa. Dampaknya luar biasa, dari pemerintahan hingga ekonomi warga. Tapi, katanya, kini mereka sedang berusaha bangkit.

"Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa kami bersihkan di sekitar ibu kota kabupaten," ujarnya.

Lalu dia melanjutkan, "Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insyaallah ini bisa kami selesaikan dalam waktu 2 hari."

Namun begitu, ada satu persoalan lain yang mengganjal. Bukan cuma lumpur. Tumpukan kayu atau gelondongan besar berserakan akibat banjir. Saat ini, kayu-kayu itu sudah dipindahkan ke tepian sungai.

Nah, soal kayu itulah yang bikin Armia Pahmi minta kejelasan. Dia khawatir, salah langkah bisa berujung masalah hukum nantinya.

"Sekarang ini kayu atau balok-balok yang besar-besar sudah kami singkirkan, kami tumpuk di pinggir sungai," jelas Armia.

Lalu dia menambahkan, "Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan, mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut."

Permintaannya jelas. Dia butuh penegasan hukum. "Ini perlu ada penegasan jangan sampai kami di kemudian hari kami dipanggil-panggil lagi sama APH, karena ini memang suatu bentuk komitmen kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang," imbuh Armia.

Intinya, dia tak mau niat baik membangun kembali daerahnya malah berbalik jadi perkara. Butuh lampu hijau dari pemerintah pusat sebelum kayu-kayu itu bisa dimanfaatkan untuk pemulihan.