Seribu Lebih Praja IPDN Dikerahkan untuk Pulihkan Pemerintahan Desa di Aceh

Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri punya langkah konkret untuk daerah bencana di Sumatera. Mereka akan mengerahkan lebih dari seribu praja IPDN tepatnya 1.054 orang ke wilayah terparah. Penempatannya di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mulai 3 Januari 2026 mendatang.

Maksudnya jelas: mempercepat pemulihan, terutama fungsi pemerintahan desa yang nyaris lumpuh. Hal ini diungkapkan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam sebuah konferensi pers di Posko Terpadu Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Menurut Tito, dua wilayah Aceh itu memang paling menderita. Banyak desa hilang begitu saja disapu banjir. “Dari total 22 desa yang hilang di tiga provinsi, 13 di antaranya ada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” katanya lewat keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Angkanya cukup mencengangkan. Dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, 1.455 di antaranya berada di Aceh. Makanya, upaya menghidupkan kembali pemerintahan desa jadi prioritas. Tanpa itu, pelayanan ke masyarakat bakal mandek total.

“Tugas praja IPDN ini ada dua,” jelas Tito. “Pertama, membantu pembersihan wilayah. Kedua, ya itu tadi, menghidupkan kembali pemerintahan desa.”