PKS Anggap Wacana Pilkada Lewat DPRD Perlu Kajian, Sorotan Justru ke Bencana Sumatera

Di tengah hiruk-pikuk wacana politik, Sekjen PKS Muhammad Kholid menyampaikan responsnya soal usulan Partai Golkar. Golkar baru saja mengusulkan agar Pilkada kembali dilaksanakan lewat DPRD. Menurut Kholid, pihaknya belum mengambil sikap final. "Kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi kita," ujarnya.

Dia berbicara kepada wartawan, Senin (22/12/2025).

"Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung," tambah Kholid. Kajian itu masih berlangsung. Posisi resmi partai, kata dia, akan disampaikan nanti melalui Fraksi di DPR RI.

Namun begitu, ada hal yang menurutnya jauh lebih mendesak untuk jadi perhatian bersama. Isu politik seperti itu, sebaiknya jangan mengalihkan fokus dari penanganan bencana di Sumatera. Itu yang utama sekarang.

PKS sendiri masih membuka ruang dialog. Mereka ingin mendengar masukan dari berbagai pihak sebelum benar-benar memutuskan sikap.

"Kami juga menerima masukan dulu dari masyarakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS," jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan usulan lain Golkar soal koalisi permanen? Kholid menilai wacana itu masih prematur. Membahas koalisi untuk Pilpres 2029 dinilainya terlalu jauh. Semua energi seharusnya dipusatkan untuk mendukung pemerintahan saat ini.

"Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang," tegasnya.

Pikirannya kembali ke Sumatera. "Yang krusial dan mendesak: penanganan bencana Sumatera," imbuh Kholid. Proses rehabilitasi dan membangkitkan ekonomi pascabencana, itu lah isu besar yang tak bisa ditunda.

Usulan-usulan dari Golkar sendiri muncul setelah Rapimnas mereka berakhir. Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12), Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut partainya mendorong transformasi pola kerja sama politik.

"Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis," kata Bahlil.

Selain itu, mereka secara resmi mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Ini disebut sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Rapimnas juga merekomendasikan perbaikan untuk sistem proporsional terbuka di Pemilu. Semua usulan ini kini mulai digulirkan, dan respons dari partai koalisi lain, seperti dari PKS ini, mulai bermunculan.