Dodi Sukmayana Pimpin Asosiasi Sekretaris DPRD, Fokus pada Efisiensi dan Harmonisasi

Di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis lalu (4/12), suasana tampak khidmat. Dr. Dodi Sukmayana, Sekretaris DPRD Jawa Barat, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ASDEPSI. Masa jabatannya bakal berlangsung hingga 2030. Acara ini sekaligus menandai pelantikan pengurus ADPSI.

Posisi strategis di kepengurusan nasional ternyata dipegang oleh perwakilan dari Jawa Barat dan Banten. Usai pengambilan sumpah, Dodi langsung menyampaikan hal itu.

“Saya bersama Sekwan Banten dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua dan Sekretaris ASDEPSI. Semoga kami bisa menjalankan tugas secara amanah dan memberikan manfaat bagi ASDEPSI maupun ADPSI,” ujarnya.

Menurutnya, langkah pertama yang akan segera diambil adalah menyusun agenda kerja. Tujuannya jelas: memperkuat jalinan kelembagaan dengan DPRD provinsi di seluruh Indonesia. Fokusnya ada pada dua hal utama, yaitu mendorong efisiensi anggaran dan tentu saja, meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan di daerah-daerah.

“Efisiensi sudah dilakukan di seluruh provinsi. Kita juga menerapkan hal yang sama di Jawa Barat dan di Sekretariat DPRD lainnya, sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Dodi saat ditemui usai acara berlangsung.

Tak cuma itu, komitmen ASDEPSI juga ditegaskannya. Mereka akan mendorong standarisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan yang tak kalah penting, harmonisasi kerja dengan ADPSI. Harapannya, dukungan terhadap tugas-tugas legislatif bisa jauh lebih optimal.

Di sisi lain, pelantikan ini mendapat perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Beliau hadir langsung dan memberikan sambutan positif, sekaligus menekankan betapa krusialnya peran Sekretariat DPRD.

“Ketua ASDEPSI sudah dilantik, beserta seluruh pengurus. Peran Sekretariat DPRD ini penting untuk memperkuat jalannya fungsi legislatif daerah, sekaligus menjaga standar tata kelola yang profesional,” tegas Tito.

Mendagri juga menyoroti beberapa tantangan berat yang dihadapi daerah. Masalah pengelolaan anggaran, misalnya, di mana belanja pegawai masih dominan dan ketergantungan pada transfer pusat terasa besar. Ia mendorong DPRD dan Setwan untuk lebih aktif lagi mengawasi kinerja BUMD. Kolaborasi dengan sektor swasta, menurutnya, perlu dibuka lebar untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Sebagai penutup acara, Tito memberikan sejumlah arahan penting. Mulai dari kesiapan daerah menyikapi putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu, tantangan fiskal yang makin nyata, hingga evaluasi pengelolaan BUMD. Ia meminta DPRD dan Setwan memperkuat fungsi pengawasan. Tata kelola pemerintahan daerah, kata dia, harus semakin profesional.

Acara pengukuhan itu sendiri berjalan lancar. Ruangan dipenuhi oleh jajaran ketua DPRD provinsi se-Indonesia, pengurus ADPSI, dan tentu saja, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri.