Stok beras nasional dalam kondisi aman. Itulah penegasan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menanggapi kekhawatiran publik pascabencana. Menurutnya, bantuan pangan, khususnya dari Bulog, bisa segera digelontorkan ke daerah-daerah yang terdampak. Prosedurnya pun sudah disederhanakan agar lebih cepat.
“Bulog punya mekanisme tersendiri. Saya sudah umumkan dan koordinasikan dengan Kepala Badan Pangan, Pak Amran yang juga Mentan serta Dirut Bulog, Pak Rizal,” ujar Tito.
Pernyataan itu disampaikannya kepada wartawan, Senin (1/12), usai menghadiri rapat koordinasi pusat-daerah di Jakarta. Rapat itu sendiri membahas antisipasi libur Natal dan Tahun Baru mendatang.
Secara garis besar, pemerintah punya tiga skema penyaluran beras Bulog. Pertama, lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Lalu, ada skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau operasi pasar. Yang ketiga, khusus untuk bencana, bantuan bisa langsung dikirim begitu ada permintaan resmi dari kepala daerah.
Nah, untuk skema darurat ini, prosesnya dibuat sangat simpel. Kepala daerah cukup mengirim surat permohonan dalam bentuk soft copy ke Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Contohnya di Lhokseumawe yang butuh 100 ton. Wali kotanya buat surat, kirim soft copy ke saya dan ke Kepala Bapanas. Gak perlu lama, begitu disetujui, langsung diteruskan ke Dirut Bulog untuk eksekusi,” jelas Tito.
Soal stok, Tito lagi-lagi menenangkan. Di Lhokseumawe saja, katanya, tersedia 28 ribu ton beras Bulog. Jumlah itu dianggap cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan.
Namun begitu, di beberapa tempat seperti Sibolga, sempat terjadi kecemasan. Sejumlah warga mendatangi gudang Bulog, khawatir logistik tak sampai karena akses wilayah yang terhambat. Situasi ini mengingatkan pada peristiwa di Palu dulu.
“Kita tahu, kan, saat itu terjadi panic buying. Daerah terisolasi, akses tertutup. Hari ketiga di Palu dulu bahkan sampai ada penjarahan,” kenang Tito.
Belajar dari pengalaman, pemerintah kini mendistribusikan logistik secara proaktif ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Berbagai jalur dimaksimalkan. Tito juga berharap masyarakat paham, semua penyaluran punya mekanisme agar tepat sasaran dan teratur.
Di sisi lain, persoalan tempat tinggal sementara bagi korban bencana masih terus diatasi. Pendataan rumah rusak berat masih berjalan. Sementara ini, warga mengungsi di masjid, gedung pemerintah, tenda, atau kembali ke rumah mereka yang masih bisa ditinggali sambil menunggu kepastian huntara dibangun.
Artikel Terkait
Mantan Menteri Tenaga Kerja Trump Mundur Terkait Skandal Perilaku Tak Pantas
Kapolda Riau Instruksikan WFH dan Penghematan, Antisipasi Dampak Krisis Global dan Karhutla
Proliga 2026 Gelar Final dengan Format Baru di Yogyakarta
DPR Sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Setelah 22 Tahun Perjuangan