Investor Siap Sulap Air Laut Cirebon Jadi Air Minum, Bupati Ingatkan: Jangan Lebih Mahal!

Ada kabar menggembirakan dari Cirebon. Pemerintah Kabupaten setempat tengah berupaya keras memecahkan persoalan air bersih, dan kini ada titik terang. Seorang investor, PT Mahardika, telah menyatakan minatnya untuk membangun fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar atau desalinasi.

Bupati Cirebon, Imron, mengonfirmasi hal ini. Menurutnya, rencana pembangunan akan dilakukan di dua lokasi pesisir, yakni kawasan Cirebon timur dan Cirebon utara.

"Dia (PT Mahardika) akan investasi, investasinya untuk pengolahan air laut menjadi air tawar," kata Imron di Cirebon, Selasa (25/11/2025).

Di sisi lain, Imron menegaskan dukungan pemerintah daerah bersyarat. Semua proses pelaksanaannya harus benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Salah satu poin krusial yang jadi perhatiannya adalah masalah tarif.

"Kami berharap, yang penting bagi kami masyarakat itu terukur. Tidak lebih mahal daripada yang sekarang," ujarnya.

Nantinya, air hasil olahan ini tak hanya untuk rumah tangga. Rencananya, akan dialokasikan juga untuk memenuhi dahaga industri di Kabupaten Cirebon. Skema yang sedang dibahas adalah dengan memasok air baku ke PDAM. Dengan begitu, distribusi air bersih ke warga diharapkan bisa lebih lancar dan terjamin.

"Justru nanti PDAM yang ngambil dari situ," katanya.

Dari sisi pendanaan, proyek ambisius ini ternyata sudah dapat dukungan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i, menyebut ada lembaga pembiayaan syariah dan mitra internasional yang terlibat. Mereka menggandeng perusahaan dari Korea Selatan, plus konsorsium finansial dari sejumlah negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Menariknya, pola bisnis yang diusung tidak murni mengejar keuntungan semata.

"Profitnya ada, tapi tidak profit oriented. Mereka tetap mengusung kebutuhan sosial," jelasnya.

Untuk tahap awal, skema kerjasamanya adalah Build Operate Transfer (BOT). Pemerintah daerah menyiapkan lahannya, sementara pihak investor yang membangun dan mengoperasikan pabrik desalinasi itu.

Namun begitu, jalan menuju realisasi proyek ini masih ada hambatan. Hilmy mengakui ada beberapa hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, terutama soal kewenangan. Pemanfaatan wilayah laut berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan kabupaten.

"Karena ini laut yang digarap, bukan kewenangan kita. Itu kewenangan provinsi, jadi harus ada diskusi kelanjutan," katanya.

Belum lagi soal penentuan lahan milik pemda yang akan digunakan, yang masih dikaji. Saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat Cirebon tercatat sekitar 100 ribu meter kubik per hari. Yang mengejutkan, kapasitas produksi yang ditawarkan investor jauh lebih besar. Mereka sanggup menyuplai hingga 4,7 juta meter kubik per hari untuk konsumsi, dan bahkan 477 juta meter kubik per hari untuk kebutuhan industri dan sektor lain. Angka yang fantastis.

Lalu, berapa nilai investasinya? Soal itu, Hilmy mengaku masih belum ada kepastian. Semuanya masih dalam tahap penghitungan.

"Belum disebutkan berapa nilainya, kita masih hitung-hitung dulu kebutuhannya berapa," ujar dia.