Indonesia Siapkan 20.000 Pasukan Perdamaian untuk Misi Kemanusiaan di Gaza

Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan sekitar 20 ribu personel pasukan perdamaian ke Gaza. Rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di parlemen, dengan keyakinan bahwa TNI memiliki kemampuan dan rekam jejak yang mumpuni.

Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono, menyatakan bahwa penentuan model dan komposisi pasukan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi. Keputusan ini nantinya akan mempertimbangkan penilaian teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

Anton menekankan bahwa pasukan gabungan yang dikirim harus beroperasi di bawah mandat PBB dengan fokus pada bantuan kemanusiaan, proses rekonstruksi, dan pemeliharaan keamanan. Dia juga menyoroti rekam jejak kuat TNI dalam misi perdamaian PBB, seperti dalam UNIFIL, sebagai dasar keyakinannya bahwa kebutuhan personel telah dipertimbangkan dengan matang.

Legitimasi internasional dan perlindungan bagi personel menjadi hal utama. Anton menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia harus sepenuhnya dalam kerangka mandat PBB. Unsur kemanusiaan, seperti pengiriman tenaga medis dan fasilitas kesehatan lapangan untuk warga sipil, juga harus diperkuat. Selain itu, diplomasi aktif harus terus dijalankan untuk mendorong solusi dua-negara yang adil dan berkelanjutan.

Dia juga mengingatkan konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia, dengan menyebut peran Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memperkuat kontribusi Indonesia di misi PBB, diplomasi aktif di OKI, dan partisipasi dalam forum internasional untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di Palestina.

Pentingnya Perencanaan Matang dan Dasar Hukum Internasional