Indonesia Siapkan 20.000 Pasukan Perdamaian untuk Misi Kemanusiaan di Gaza

Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan sekitar 20 ribu personel pasukan perdamaian ke Gaza. Rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di parlemen, dengan keyakinan bahwa TNI memiliki kemampuan dan rekam jejak yang mumpuni.

Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono, menyatakan bahwa penentuan model dan komposisi pasukan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai panglima tertinggi. Keputusan ini nantinya akan mempertimbangkan penilaian teknis dari Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI.

Anton menekankan bahwa pasukan gabungan yang dikirim harus beroperasi di bawah mandat PBB dengan fokus pada bantuan kemanusiaan, proses rekonstruksi, dan pemeliharaan keamanan. Dia juga menyoroti rekam jejak kuat TNI dalam misi perdamaian PBB, seperti dalam UNIFIL, sebagai dasar keyakinannya bahwa kebutuhan personel telah dipertimbangkan dengan matang.

Legitimasi internasional dan perlindungan bagi personel menjadi hal utama. Anton menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia harus sepenuhnya dalam kerangka mandat PBB. Unsur kemanusiaan, seperti pengiriman tenaga medis dan fasilitas kesehatan lapangan untuk warga sipil, juga harus diperkuat. Selain itu, diplomasi aktif harus terus dijalankan untuk mendorong solusi dua-negara yang adil dan berkelanjutan.

Dia juga mengingatkan konsistensi Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia, dengan menyebut peran Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memperkuat kontribusi Indonesia di misi PBB, diplomasi aktif di OKI, dan partisipasi dalam forum internasional untuk gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di Palestina.

Pentingnya Perencanaan Matang dan Dasar Hukum Internasional

Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, Dave Laksono, menekankan bahwa kontribusi pasukan perdamaian ini harus dirancang secara matang dan dilandasi oleh hukum internasional. Aspek legitimasi dan koordinasi internasional merupakan hal mendasar yang perlu dijaga.

Dave menjelaskan bahwa pengiriman pasukan harus memiliki mandat yang jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mendapatkan dukungan dari negara-negara kawasan dan para pemangku kepentingan terkait. Tanpa dasar hukum dan dukungan internasional yang kuat, misi ini berisiko menghadapi resistensi atau penolakan dari pihak-pihak di lapangan.

Kompetensi khusus pasukan juga menjadi perhatian serius. Dave menyebutkan bahwa pasukan harus memiliki keahlian seperti komunikasi lintas budaya, penanganan situasi yang melibatkan warga sipil, prosedur evakuasi, dan mitigasi risiko. Kesiapan operasional di zona konflik aktif seperti Gaza, dengan segala kompleksitasnya, adalah hal yang krusial. Dukungan logistik, perlengkapan, dan kesiapan medis juga harus dipastikan agar tugas dapat dijalankan dengan optimal dan aman.

Pernyataan Resmi Presiden Prabowo Subianto di PBB

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB. Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB, Presiden menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan puluhan ribu pasukan perdamaian guna menjaga kedamaian dunia.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia percaya pada PBB dan siap berkontribusi nyata dengan mengirimkan pasukan ke lapangan. Dia menyatakan bahwa jika PBB memutuskan, Indonesia siap mengerahkan 20.000 putra-putrinya, atau bahkan lebih, untuk membantu mengamankan perdamaian di berbagai wilayah konflik, termasuk Gaza, Ukraina, Sudan, dan Libya.

Pernyataan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di panggung global sebagai negara yang aktif berperan dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia melalui kontribusi personel yang signifikan.