Kemenhaj RI Bentuk Task Force Haji 2026 dengan KBRI dan KJRI Arab Saudi

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menggelar koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah. Langkah strategis ini dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H atau tahun 2026 M mendatang.

Sinergi Lintas Lembaga untuk Layanan Haji yang Lebih Baik

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, menekankan bahwa sinergi ini bertujuan memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan responsif. Pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Garuda Indonesia, ini telah melahirkan kesepakatan penting.

"Kita telah menyepakati pembentukan sebuah Task Force antara Kemenhaj RI bersama KBRI dan KJRI. Tujuannya, setiap permasalahan yang muncul dapat segera dicarikan solusinya," ujar Gus Irfan dalam keterangannya, Ahad (09/11/2025).

Task Force sebagai Platform Koordinasi Bersama

Task Force yang diinisiasi akan berfungsi sebagai joint coordination platform. Platform ini mempertemukan Kemenhaj RI, perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi, serta mitra strategis seperti maskapai nasional, penyedia layanan jemaah, dan otoritas terkait Arab Saudi.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi diplomasi layanan haji yang terus dikembangkan sejak transformasi kelembagaan menjadi Kemenhaj RI.

Dukungan Penuh dari Perwakilan Diplomatik

Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, koordinasi erat antara kementerian dan perwakilan diplomatik adalah kunci dalam memperkuat layanan bagi jemaah haji Indonesia.

"Kolaborasi ini menjadi penguatan bahwa diplomasi perlindungan jemaah haji dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji dapat kita wujudkan bersama melalui kolaborasi lintas institusi," ungkap Dubes Abdul Aziz.

Pembahasan Aspek Teknis dan Modernisasi Layanan

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai aspek teknis penyelenggaraan haji. Beberapa poin kunci yang diangkat antara lain kesiapan transportasi udara, layanan katering dan akomodasi, serta integrasi data pergerakan jemaah melalui sistem digital Kemenhaj RI yang akan disinkronkan dengan mitra Arab Saudi.

Kemenhaj RI menekankan komitmennya pada keberlanjutan program modernisasi layanan haji, dengan pendekatan teknologi dan diplomasi layanan sebagai dua pilar utama.

Komitmen Jangka Panjang dan Filosofi Kerja Cepat

Gus Irfan menegaskan bahwa Task Force ini tidak bersifat ad hoc, tetapi akan bekerja secara berkelanjutan untuk mengawal seluruh proses penyelenggaraan haji 2026, mulai dari persiapan hingga pemulangan jemaah.

"Filosofi yang ingin kita tanamkan adalah kerja cepat dan terintegrasi. Kemenhaj RI, KBRI, dan KJRI bukan entitas yang bekerja terpisah, melainkan satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat," pungkasnya.

Dengan terbentuknya Gugus Tugas Bersama Haji 2026 ini, Kemenhaj RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola dan diplomasi penyelenggaraan haji Indonesia berbasis kolaborasi yang solid.