Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Respons Permintaan Maaf Menkeu Purbaya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan mengejutkan terkait permintaan maaf Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusul polemik uang daerah yang mengendap di perbankan. Alih-alih menerima permintaan maaf, Dedi justru menyatakan hal tersebut tidak diperlukan.

Dedi Mulyadi: Kritik Pemerintah Pusat Sah-Sah Saja

"Tidak perlu ada yang dimaafin, ya. Menurut saya itu tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah," tegas Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Rabu (5/11). Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan fokus utama Pemprov Jabar bukan pada permohonan maaf.

Tuntutan Dana Transfer Rp 190 Miliar untuk Jabar

Dedi Mulyadi menekankan bahwa yang menjadi prioritas adalah pemenuhan hak daerah yang belum dibayarkan pemerintah pusat. "Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf, yang kami inginkan, satu, dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp 190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan," tegasnya.

Dana bagi hasil 2024 senilai Rp 190 miliar ini disebut sangat krusial bagi Pemprov Jabar, khususnya untuk penanganan masalah bencana di wilayahnya. "Provinsi Jawa Barat ini penting untuk menangani bencana. Pusat belum membayarkan dana bagi hasil pajak yang tahun 2024. Saya minta dibayarkan, karena itu hak kami," ujar Dedi.