Mengembalikan Rasionalitas Whoosh Tanpa Impunitas

Oleh: Radhar Tribaskoro

Wacana penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh oleh Presiden Prabowo menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas tanggung jawab negara versus risiko bisnis dari keputusan politik masa lalu. Isu utamanya bukan sekadar teknis pembiayaan, tetapi kemampuan negara memperbaiki kesalahan tanpa membenarkannya.

Dilema Legitimasi Proyek Whoosh

Whoosh sejak awal diklaim sebagai proyek B2B (business-to-business) untuk menghindari beban APBN. Narasi "tidak menggunakan uang rakyat" menjadi fondasi legitimasinya. Namun realitasnya berbeda: biaya operasional dan kewajiban pembiayaan tidak sebanding dengan pendapatan tiket. Kekurangan finansial yang terjadi memunculkan pertanyaan krusial: siapa yang harus menanggung?

Tantangan Kenegarawanan Prabowo

Prabowo mewarisi proyek yang sudah jadi kebanggaan nasional. Membatalkannya berisiko dicap anti-pembangunan. Tantangannya adalah membedakan kontinuitas politik yang diperlukan dari kesalahan yang harus dikoreksi. Menggunakan APBN untuk utang Whoosh berarti mengesahkan kegagalan desain awal dan menormalisasi risiko privat yang ditanggung publik.

Dominasi Rasionalitas Politik atas Ekonomi

Keputusan pembiayaan Whoosh dengan APBN lebih didorong pertimbangan stabilitas politik jangka pendek, harmoni koalisi, dan menghindari gesekan dengan pemerintahan sebelumnya. Negara yang baik bertahan dengan kemampuan mengakui dan mengoreksi kesalahan, bukan menutupinya.

Whoosh sebagai Investasi Sosial vs Proyek Politik

Jika Whoosh ingin diperlakukan sebagai investasi sosial, konsistensi logika diperlukan. Penawaran Jepang dengan skema bunga rendah dan tenor panjang sebenarnya lebih rasional secara ekonomi, tetapi ditolak dengan alasan politik untuk menunjukkan "kedaulatan ekonomi". Pilihan ini justru membebani fiskal negara lebih berat.

Langkah Strategis Mengembalikan Rasionalitas Whoosh

Langkah pertama memperbaiki Whoosh bukan menalangi, tetapi mengembalikan rasionalitas publik melalui:

• Transparansi angka dan kontrak
• Membuka struktur biaya
• Audit jalur rente dan penggelembungan biaya
• Evaluasi objektif proyeksi permintaan
• Pengakuan kegagalan desain pembiayaan sebagai pembelajaran

Mencegah Impunitas Kebijakan

Membayar Whoosh dengan APBN tanpa koreksi adalah bentuk impunitas kebijakan. Negara yang tidak bisa mengakui kesalahan akan kehilangan kemampuan belajar dan legitimasi. Contoh Jerman pasca-perang, reformasi ekonomi Jepang, dan kebangkitan Korea Selatan membuktikan bahwa pengakuan kesalahan adalah kunci kemajuan.

Whoosh sebagai Simbol Koreksi

Dengan rasionalitas yang dipulihkan, Whoosh tidak harus menjadi simbol kesalahan, tetapi bisa menjadi simbol koreksi. Nilai ini lebih berharga bagi bangsa daripada kebanggaan yang dibangun atas penyangkalan fakta.

Cimahi, 5 November 2025

Penulis:
Berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad
Anggota Komite Eksekutif KAMI
Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air