Menemukan Kembali Arah Negara: Dari Janji Besar ke Bukti Nyata

M. Isa Ansori

Negara yang kuat tidak diukur dari seberapa banyak janji yang diucapkan, melainkan dari seberapa nyata janji itu diwujudkan. Dalam suasana politik yang penuh harapan, kepemimpinan hari ini dihadapkan pada tanggung jawab besar: bukan sekadar melanjutkan pemerintahan, tetapi meneguhkan kembali arah dan visi bangsa. Tulisan ini adalah seruan reflektif bagi pemerintah untuk menata ulang langkah, menemukan kembali arah negara, dan mengubah janji besar menjadi bukti nyata bagi rakyat.

Paradoks Janji dan Realitas Pembangunan

Negeri ini selalu pandai menebar janji. Anak-anak dijanjikan makan bergizi, rakyat dijanjikan rumah layak, para pelajar dijanjikan sekolah tanpa sekat sosial, dan bangsa dijanjikan kemandirian dari utang luar negeri. Namun di balik gemuruh retorika itu, kita justru menyaksikan paradoks: semakin banyak janji dikumandangkan, semakin sedikit yang benar-benar terwujud. Negara seakan berjalan, tapi tanpa arah — terperangkap dalam vakum kepemimpinan yang kehilangan kompas.

Kepemimpinan yang Bereaksi, Bukan Mengarahkan

Dalam teori John P. Kotter (1990), kepemimpinan yang sehat bukan sekadar kemampuan merespons, tapi mengarahkan dan memberi arah jangka panjang. Namun kini, arah itu tampak kabur. Pemimpin lebih sibuk bereaksi terhadap tekanan politik dan sorotan media, daripada meneguhkan visi dan membangun fondasi kebijakan. Akibatnya, kebijakan negara berjalan tanpa koordinasi, anak buah bergerak tanpa arah, dan janji-janji besar kehilangan substansi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Antara Target dan Realita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon kampanye pemerintahan baru: simbol keberpihakan pada anak bangsa. Namun data menunjukkan ironi. Dari total alokasi triliunan rupiah, serapan hingga September 2025 hanya berkisar 18,3%, jauh dari target. Sebagian sumber pemerintah memang mengklaim 50% lebih, tapi di lapangan sekolah-sekolah penerima belum merata, sistem distribusi tidak siap, dan koordinasi antarkementerian masih tumpang tindih. Yang tampak justru seremonial: makan bersama di depan kamera, bukan pelayanan gizi yang berkelanjutan. Janji besar yang seharusnya menyentuh perut rakyat berubah menjadi angka di atas kertas.

Kebijakan Perumahan Rakyat: Jauh dari Target

Janji membangun jutaan rumah rakyat melalui KPR FLPP dan program MBR terdengar megah di panggung politik, tapi hingga pertengahan 2025, realisasinya baru mencapai sekitar 26 ribu unit — sangat jauh dari target nasional. Kendala klasik seperti keterbatasan lahan, biaya infrastruktur, dan tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah terus berulang. Yang tersisa hanyalah angka pencitraan yang menenangkan, bukan solusi yang menyejahterakan.

Program Sekolah Rakyat: Tumpang Tindih Kebijakan