Pertemuan Jokowi dan Prabowo: Isu Ijazah, Oligarki, dan Kebimbangan Presiden

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 4 Oktober 2025, masih menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar dua jam ini digadang-gadang berpotensi menggegerkan peta politik Indonesia.

Isu Ijazah dan Respons Prabowo

Menurut informasi dari internal Istana, salah satu poin pembicaraan adalah permintaan Jokowi agar Prabowo turut campur dalam menangani isu ijazahnya dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang terus menjadi perbincangan publik. Namun, dikabarkan bahwa Prabowo memilih untuk tidak ikut campur dalam masalah dugaan ijazah palsu tersebut. Sinyal ini ditafsirkan sebagai bentuk keengganan Prabowo untuk melindungi isu yang dianggap semakin terbuka dan tak terbendung.

Komitmen Prabowo Melawan Korupsi dan Oligarki

Selain isu ijazah, pertemuan tersebut juga diklaim membahas langkah strategis Prabowo dalam memerangi korupsi. Beberapa poin kunci yang mengemuka adalah:

• Pemberantasan Korupsi: Prabowo dikabarkan tidak akan tinggal diam atas sejumlah kasus megakorupsi yang melibatkan lingkaran dalam Jokowi dan kelompok oligarki, yang dinilai telah membahayakan negara.
• Penghancuran Oligarki Hitam: Prabowo disebutkan akan bertindak tegas untuk menghabisi oligarki yang dianggap telah menguasai sektor strategis seperti BUMN, tambang, kehutanan, dan kelapa sawit, serta menyalahgunakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
• Pembersihan Aset Negara: Komitmen untuk membersihkan dan menertibkan aset negara yang diduga dikorupsi oleh oligarki dan mitra Jokowi.
• Reformasi BUMN: Rencana pembersihan BUMN dengan fokus pada para pengelola, prioritas, dan urgensi, yang akan melibatkan Jaksa Agung dan KPK.

Analisis dan Kesimpulan: Antara Fakta dan Pencitraan

Penting untuk dicatat bahwa semua informasi ini bersumber dari pihak anonim di internal Istana dan bukan merupakan pernyataan resmi. Hal ini membuka ruang bagi spekulasi bahwa informasi tersebut bisa jadi merupakan bagian dari pencitraan politik belaka. Sampai saat ini, tindakan dan pernyataan Presiden Prabowo masih dianggap belum konsisten oleh sebagian kalangan, menimbulkan kesan kebimbangan. Masyarakat pun menanti realisasi dari komitmen-komitmen yang beredar, bukan sekadar janji dan pencitraan.

3 November 2025