Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung: KPK Harus Usut Tuntas

Oleh ANTHONY BUDIAWAN
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Tulisan ini merupakan pengaduan masyarakat terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pengaduan ini disampaikan menanggapi imbauan KPK agar masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang terjadi.

Masalah dan Dugaan Korupsi dalam Proyek KCJB

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km sejak awal diwarnai berbagai masalah dan indikasi korupsi. Berikut adalah tiga poin utama dugaan korupsi dalam proyek KCJB:

1. Indikasi Markup Harga Proyek

Biaya proyek KCJB menunjukkan ketidakwajaran dengan nilai mencapai 6,02 miliar dolar AS atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di China seperti kereta cepat Shanghai-Hangzhou yang hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km.

Perbedaan harga mencapai 19 juta dolar AS per km atau total kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Proses evaluasi proyek yang tidak profesional dan keikutsertaan Jepang yang diduga hanya sebagai "pendamping" untuk mengatrol harga semakin menguatkan indikasi markup.

2. Komponen Bunga Pinjaman yang Tidak Wajar

Perbandingan skema pembiayaan menunjukkan perbedaan signifikan dalam komponen bunga pinjaman. China menawarkan bunga 2% per tahun, sementara Jepang hanya 0,1% per tahun. Dengan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS, bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang.

Dalam periode grace period 10 tahun, total bunga pinjaman proyek China mencapai 900 juta dolar AS dibandingkan Jepang yang hanya 45 juta dolar AS. Pengabaian komponen biaya bunga dalam evaluasi proyek termasuk pelanggaran serius yang berdampak pada kelayakan finansial proyek.

3. Pembengkakan Biaya yang Tidak Normal

Biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS menjadi total 7,22 miliar dolar AS atau 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya 20% ini tidak wajar mengingat proyek infrastruktur seharusnya bersifat turnkey dengan fixed price.

Yang lebih memprihatinkan, 75% pembiayaan utang dari cost overrun dikenakan bunga pinjaman 3,4% per tahun, 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang. Total bunga pinjaman proyek kini mencapai 120,6 juta dolar AS per tahun.

Desakan untuk KPK

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KPK harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan markup dan korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Masyarakat menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelesaian kasus ini.