Nusron Wahid Ungkap Sosok Satu Keluarga Kuasai 1,8 Juta Hektar Tanah di Indonesia

Penataan sistem agraria ini akan didasarkan pada tiga prinsip utama: keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya agraria, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.  

Dalam upaya mewujudkan keadilan agraria, Kementerian ATR/BPN membuka peluang kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Nahdlatul Wathan. Nusron menegaskan bahwa pemerintah siap bermitra dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana telah dilakukan dengan organisasi Islam besar lainnya seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI.   

"Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami sudah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Karena Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, dan di dalamnya ada Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan," tandas Nusron, menekankan pentingnya sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.  

Pengungkapan fakta mengenai penguasaan lahan yang sangat timpang ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin satu keluarga dapat menguasai lahan seluas itu? Bagaimana pemerintah akan mengatasi ketimpangan struktural ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap petani kecil dan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan?

Penataan sistem agraria yang diamanatkan Presiden Prabowo bukanlah tugas yang mudah. Pemerintah akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, kompleksitas regulasi, dan potensi konflik sosial. Namun, dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah optimis dapat mewujudkan keadilan agraria dan menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengungkapan fakta ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali sistem agraria di Indonesia. Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan memastikan bahwa sumber daya agraria dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: suara

Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau area pagar laut pesisir Tarumajaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Selasa (4/2/2025). [ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom]