Antrean BBM Bersubsidi di Sumatera Kian Panjang, Pengamat Sebut Ruang Fiskal Pemerintah yang Terbatas Jadi Penyebab

Antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mendapatkan BBM bersubsidi kini mulai menjadi pemandangan yang lebih sering di sejumlah wilayah Sumatera. Daerah yang sebelumnya jarang mengalami hal tersebut, seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, kini mulai merasakan dampaknya.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apa yang sebenarnya berubah? Menurut pengamat, jawabannya tidak semata-mata terletak pada masalah distribusi. Distribusi memang bisa menjadi penyebab di lokasi tertentu, tetapi jika antrean terjadi di banyak daerah dalam waktu yang hampir bersamaan, wajar jika muncul dugaan ada faktor yang lebih mendasar.

Penyebab utama, menurut Erizeli Jely Bandaro, adalah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah. Ketika penerimaan negara harus dibagi untuk semakin banyak prioritas, pemerintah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah. Setiap tambahan anggaran pada satu program berarti ruang yang tersedia untuk pos lain menjadi lebih sempit.

Dalam kondisi seperti itu, program prioritas presiden seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kredit Dana Masyarakat Pedesaan (KDMP) harus diutamakan, meskipun harus mengorbankan subsidi energi.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal selalu tentang memilih. Tidak ada anggaran yang tidak memiliki biaya peluang (opportunity cost). Ketika negara memutuskan meningkatkan belanja pada suatu prioritas, publik berhak bertanya apakah ada konsekuensi terhadap prioritas lain. Pemerintah berkewajiban menjelaskan pilihan tersebut secara terbuka, didukung oleh data yang dapat diuji.

Dalam negara demokrasi, pertanyaan seperti itu bukan bentuk penolakan terhadap suatu program. Itu adalah bagian dari akuntabilitas fiskal: memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat yang sepadan dengan pengorbanan pada pos anggaran lainnya.