Tiga Daerah Sampaikan Aspirasi Berbeda ke Wamensos, dari Sekolah Rakyat hingga Konflik Satwa Liar

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima kunjungan tiga pemerintah daerah di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). Masing-masing daerah membawa aspirasi yang berbeda: Kabupaten Sabu Raijua mendorong percepatan program Sekolah Rakyat, Kota Banjar mengusulkan penguatan pemberdayaan ekonomi, dan Kabupaten Indragiri Hilir menyoroti perlindungan warga miskin yang menjadi korban konflik satwa liar.

Bupati Sabu Raijua Karisman B. Riwu Kore mengatakan daerahnya telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sejak Mei 2025. Menurutnya, sekolah tersebut sangat dibutuhkan karena Sabu Raijua merupakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Sekolah Rakyat ini memang untuk Sabu Raijua sangat-sangat diperlukan karena posisi kami 3T. Data yang kami punya itu sekitar 15 ribu di Desil 1 dan Desil 2," ujar Karisman.

Ia menjelaskan lokasi awal pembangunan telah dipindahkan ke Raemadia dengan lahan seluas 8 hektare yang landai, memiliki akses jalan dan air, serta sertifikat lengkap. Namun, proses masih terkendala administrasi, termasuk dokumen lingkungan dan hasil survei yang belum diterima. Perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman, mengatakan usulan Sabu Raijua telah masuk ke Kementerian Pekerjaan Umum sejak 4 April 2026, namun hasil survei belum diterbitkan. Agus Jabo meminta dokumen terbaru segera disampaikan agar proses dapat dikawal. "Yang jelas masukkan dulu ke Sekber. Kalau tidak masuk Sekber berarti macet, karena mereka yang mengurus teknisnya ke PU. Ini daerah tertinggal, nanti diprioritaskan," katanya.

Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan usulan Sekolah Rakyat sebelumnya terkendala luas lahan yang hanya 4,5 hektare. Pemerintah kota kemudian memindahkan lokasi ke Kecamatan Pataruman dengan lahan baru seluas 6,6 hektare milik pemerintah kota. "Alhamdulillah sekarang lahannya kami pindahkan. Yang awalnya 4,5 hektare, sekarang menjadi 6,6 hektare di Kecamatan Pataruman. Dokumen sudah lengkap dan siap," ujar Sudarsono. Herman membenarkan dokumen baru telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

Selain Sekolah Rakyat, Kota Banjar juga mengusulkan penguatan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) bagi keluarga penerima manfaat. Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah Kota Banjar Bintang mengatakan daerah ingin memperluas intervensi produktif agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial. "Kami ingin bantuan itu tidak berhenti pada bansos. Kami ingin kompetensinya terus naik dan memberi efek pada penurunan pengangguran terbuka," ujar Bintang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto menjelaskan kuota nasional PKH terbatas, sehingga tidak seluruh keluarga pada Desil 1 hingga 4 otomatis menjadi penerima. Jalur yang lebih tepat untuk menekan pengangguran adalah melalui PPSE. Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna menambahkan bahwa asesmen awal telah dilakukan terhadap 61 keluarga di Kota Banjar. Agus Jabo meminta proposal PPSE segera ditindaklanjuti dan membuka peluang kerja sama dengan swasta jika kuota APBN terbatas.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari menyampaikan usulan Sekolah Rakyat telah diajukan sejak 2025 dengan lahan sekitar 6 hektare. Namun, hasil penilaian awal menyebut karakter tanah sebagai lahan gambut sehingga memerlukan penjelasan teknis lebih lanjut. "Penduduk kami sekitar 45 persen berada di Desil 1 sampai Desil 5. Kami sangat berharap lokasi ini bisa dimasukkan dalam tahap ketiga," ujar Tantawi. Herman mengatakan catatan PU memang menyebut lahan gambut, sehingga perlu diyakinkan dengan penjelasan teknis.

Indragiri Hilir juga menyampaikan persoalan warga miskin yang meninggal akibat diterkam buaya atau harimau saat mencari nafkah di wilayah pesisir dan perkebunan. Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur menjelaskan kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam berupa konflik satwa liar dengan manusia. Kemensos akan mempelajari mekanisme perlindungan setelah daerah menyampaikan data resmi.

Menutup pertemuan, Agus Jabo meminta seluruh daerah menjaga komunikasi dengan unit teknis Kemensos. "Nanti segera ditindaklanjuti. Kalau proposalnya ada, programnya ada, dan kuotanya tersedia, tentu kita proses. Perintah Presiden jelas, pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah supaya kemiskinan bisa secepatnya diselesaikan bersama-sama," katanya.