Tunisia dan Kemunduran Demokrasi yang Senyap

Lima belas tahun setelah menjadi simbol harapan demokrasi di dunia Arab, Tunisia kini menghadapi kenyataan pahit. Vonis penjara terhadap aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah memicu pertanyaan mendasar tentang nasib kebebasan sipil di negara yang pernah memicu Arab Spring pada 2011. Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan pergeseran hubungan antara negara, kebebasan, dan kritik di era digital.

Banyak pemerintah berdalih bahwa teknologi informasi membawa tantangan baru seperti hoaks, manipulasi informasi, dan ujaran kebencian. Negara memang berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak negatif tersebut. Namun masalah muncul ketika batas antara kritik dan ancaman mulai kabur. Perbedaan pendapat dianggap mengganggu ketertiban, dan suara yang mempertanyakan kebijakan diperlakukan layaknya ancaman terhadap negara.

Demokrasi sejatinya tidak dibangun di atas keseragaman pandangan. Ia hidup dari keberagaman gagasan, perdebatan, dan kritik yang terus-menerus menguji kualitas kebijakan publik. Kebebasan berekspresi bukanlah gangguan, melainkan syarat utama agar demokrasi tetap sehat.

Kekhawatiran tentang menyempitnya ruang kebebasan di Tunisia bukan sekadar persepsi. World Press Freedom Index 2025 dari Reporters Without Borders menempatkan Tunisia di peringkat 129 dari 180 negara, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Freedom House dalam laporan Freedom in the World 2025 mengategorikan Tunisia sebagai negara "Partly Free" dengan skor 44 dari 100 indikator bahwa kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami kemunduran.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Tunisia. Banyak negara menghadapi apa yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai democratic backsliding, yaitu kemunduran demokrasi yang berlangsung perlahan dari dalam sistem itu sendiri. Demokrasi tidak lagi dilemahkan melalui kudeta militer, melainkan melalui regulasi, birokrasi, dan instrumen hukum yang tampak sah di atas kertas.

Perkembangan teknologi memperlihatkan paradoks. Internet memberi masyarakat kemampuan untuk berbicara dan mengawasi kekuasaan, namun di sisi lain memberi negara kemampuan yang lebih besar untuk memantau, mengendalikan, dan menghukum warga yang dianggap melanggar batas.

Ketika kritik mulai dipandang sebagai ancaman, yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan pers atau nasib beberapa aktivis. Yang dipertaruhkan adalah kualitas hubungan antara negara dan rakyatnya. Negara yang percaya diri biasanya tidak takut pada kritik, karena kritik dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan. Sebaliknya, negara yang tidak nyaman terhadap kritik sering kali sedang menghadapi krisis kepercayaan yang lebih dalam.

Dalam ilmu pemerintahan modern, kepercayaan publik merupakan modal yang tidak kalah penting dibandingkan anggaran atau kekuatan militer. Pemerintah yang dipercaya masyarakat tidak perlu bergantung pada pendekatan koersif untuk mempertahankan legitimasi. Transparansi, seperti ditekankan peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, adalah fondasi tata kelola yang baik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengawasi kekuasaan sekaligus mendorong pemerintah memperbaiki diri.

Kebebasan pers bukan hanya isu hak asasi manusia. Ia berkaitan dengan kualitas pemerintahan, kepastian hukum, iklim investasi, dan ketahanan nasional. Negara yang mampu menjaga keterbukaan cenderung lebih cepat mengenali masalah dan lebih tangguh menghadapi krisis.

Nelson Mandela pernah mengingatkan bahwa pers yang kritis bukan musuh negara, melainkan mekanisme koreksi yang memungkinkan negara melihat kekurangan dari luar lingkaran kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak pemerintahan jatuh bukan karena terlalu banyak kritik, melainkan karena terlalu sedikit mendengar. Ketika suara masyarakat tidak lagi menemukan saluran yang aman, ketidakpuasan tidak menghilang ia hanya berpindah ke ruang yang lebih sunyi dan muncul kembali dalam bentuk yang lebih sulit dikendalikan.

Tunisia menjadi pengingat bahwa demokrasi dapat melemah sedikit demi sedikit melalui ketakutan yang perlahan dianggap wajar, melalui kritik yang semakin dicurigai, dan melalui masyarakat yang mulai memilih diam. Padahal, ukuran kekuatan sebuah negara bukanlah kemampuannya membungkam kritik, melainkan kemampuannya mendengar kritik tanpa kehilangan ketenangan. Negara yang percaya kepada rakyatnya tidak akan takut pada pertanyaan. Dan demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh keseragaman suara, melainkan oleh keberanian menerima perbedaan sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki masa depan.