Prabowo Dinilai Mulai Beralih ke Narasi Populis saat Ekonomi Tertekan

Presiden Prabowo Subianto disebut mulai menyalahkan kelompok kaya dan pihak asing sebagai biang ketidakstabilan ekonomi makro. Langkah itu dinilai sebagai jalan pintas ketika pemerintah kesulitan memberikan penjelasan akademis yang meyakinkan kepada publik.

Pengamat menilai, orang yang frustrasi karena gagal bersaing di pasar yang kompetitif cenderung lari ke sosialisme. Narasi populis itu muncul di tengah tekanan ekonomi yang kian nyata.

Harapan Prabowo agar surplus ekspor bisa menopang rupiah tampaknya pupus. Indonesia justru mencatat defisit neraca perdagangan akibat impor bahan bakar minyak yang tinggi. Akibatnya, nilai tukar rupiah diprediksi semakin tertekan, apalagi pemerintah sulit mempertahankan defisit anggaran di bawah tiga persen.

Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Data Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni berada di angka 46,9, menandakan kontraksi. Dampaknya mulai terasa: pemutusan hubungan kerja meluas, potensi penerimaan pajak menurun, dan daya beli masyarakat tergerus. Inflasi impor mulai membebani pabrik yang bergantung pada rantai pasok luar negeri, serta rumah tangga dengan naiknya harga kebutuhan sekunder. Rasio pajak dipastikan tetap satu digit dan berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi, pemerintah sulit menghapus program Makan Bergizi Gratis dan Kartu Diskon Masyarakat Prasejahtera.

Harapan lain Prabowo adalah menarik investor asing melalui Danantara. Namun, daya saing Indonesia menurut IMD World Competitiveness Ranking justru turun drastis 12 peringkat. Kondisi ini menjauhkan Indonesia dari radar investor global. "Mana ada orang mau invest di negara yang pemerintahnya enggak jelas tata kelolanya. Kebanyakan pidato, implementasi ngawur," ujar seorang pengamat.

Ke depan, isi pidato dan narasi buzzer pemerintah diprediksi berubah. Tidak lagi bicara soal IHSG menuju bulan atau fundamental kuat, melainkan akan mengobarkan api nasionalisme dengan slogan antiasing dan anti orang kaya. "Itu memang cara terbelakang menikmati kemewahan jabatan yang didapat dari eksploitasi orang miskin dan bodoh," tulis pengamat Erizeli Jely Bandaro.

Ia menambahkan, yang waras lebih baik diam dan menyaksikan sampai di mana pemerintah bermain-main dengan waktu. "Mereka lupa, pemilik waktu adalah Tuhan. Sehebat apa pun mereka buying time, itu akan mahal sekali ongkosnya."