Kesenjangan Modal Budaya: Mengapa Hasil Belajar Tak Bisa Dibandingkan Secara Adil

Seorang guru meminta seluruh siswa membawa laptop untuk presentasi besok. Sebagian langsung mengangguk laptop sudah tersedia di rumah, internet mudah diakses, orang tua siap membantu. Namun, tidak semua siswa senasib. Ada yang harus meminjam laptop saudara, menunggu orang tua pulang agar bisa memakai ponsel, atau mencari jaringan gratis demi mengumpulkan tugas tepat waktu. Padahal, tugas, tenggat, dan standar penilaiannya sama untuk semua. Sekilas situasi ini wajar, tetapi jika dicermati, setiap siswa memulai proses belajar dari kondisi yang berbeda. Ada yang melangkah dengan fasilitas lengkap, ada yang harus berjuang melawan keterbatasan. Lantas, dapatkah hasil belajar mereka dibandingkan dengan ukuran yang sama?

Guru memberi tugas seragam, penilaian pun seragam. Namun, apakah semua siswa benar-benar start dari garis yang sama?

Pertanyaan itu mengarah pada pembahasan yang lebih luas: kurikulum. Kurikulum dirancang sebagai pedoman pembelajaran yang berlaku untuk semua tanpa membedakan latar belakang. Semua mempelajari materi sama, mengikuti penilaian sama, dan ditargetkan mencapai tujuan yang sama. Dari sisi kebijakan, sistem itu tampak adil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan setiap siswa datang dengan bekal yang tidak selalu setara.

Ada anak yang tumbuh di rumah dengan rak buku, akses internet tanpa batas, ruang belajar nyaman, dan orang tua yang siap membantu. Di sisi lain, ada anak yang sepulang sekolah harus membantu orang tua bekerja, berbagi ponsel dengan anggota keluarga lain, atau belajar di lingkungan kurang mendukung. Perbedaan itu kerap tak terlihat di kelas, tetapi sangat memengaruhi proses belajar.

Lalu muncul pertanyaan lain: apakah hasil belajar bisa dibandingkan secara adil jika kesempatan belajar sejak awal sudah berbeda?

Perspektif Pierre Bourdieu

Persoalan ini bisa dijelaskan melalui sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, keberhasilan di sekolah tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau kerja keras. Ada faktor lain yang disebut modal budaya (cultural capital), yaitu pengetahuan, kebiasaan, cara berkomunikasi, dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan keluarga.

Modal budaya bukan sekadar jumlah buku di rumah. Cara orang tua berdiskusi dengan anak, kebiasaan membaca, keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan menggunakan teknologi, hingga lingkungan yang mendukung belajar semua itu adalah modal budaya. Secara perlahan, modal itu membentuk kesiapan siswa saat mengikuti pembelajaran.

Tidak heran jika ada siswa yang tampak lebih percaya diri saat presentasi atau lebih mudah memahami materi. Bukan berarti mereka selalu lebih pintar, tetapi mungkin mereka sudah terbiasa dengan situasi serupa sejak kecil. Sebaliknya, siswa yang jarang mendapat pengalaman itu butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Mereka harus belajar memahami materi sekaligus menyesuaikan diri dengan cara belajar yang diharapkan sekolah.

Kondisi ini semakin terlihat ketika kurikulum mendorong pembelajaran berbasis proyek, diskusi, presentasi, dan pemanfaatan teknologi. Pendekatan itu membawa banyak manfaat melatih berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Namun, di balik kelebihan itu, muncul pertanyaan penting: apakah semua siswa memiliki fasilitas dan pengalaman yang cukup untuk memenuhi tuntutan tersebut?

Bourdieu juga memperkenalkan konsep habitus, yaitu kebiasaan dan cara berpikir yang terbentuk dari lingkungan tempat seseorang tumbuh. Habitus inilah yang memengaruhi cara siswa menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan guru, hingga memandang pendidikan. Ketika habitus siswa selaras dengan budaya sekolah, mereka cenderung lebih mudah mengikuti pembelajaran. Sebaliknya, siswa dengan pengalaman hidup berbeda sering kali perlu usaha lebih besar untuk mencapai hasil yang sama.

Di sinilah sekolah tanpa disadari dapat menjadi ruang yang mereproduksi ketimpangan sosial. Bukan karena sekolah sengaja membedakan, melainkan karena sistem pembelajaran sering menganggap semua anak memiliki titik awal yang sama. Akibatnya, siswa yang telah memiliki modal budaya sejak awal lebih mudah memenuhi ekspektasi kurikulum, sedangkan siswa lain harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk mencapai posisi setara.

Banyak orang kemudian menganggap siswa dengan nilai tinggi pasti lebih rajin atau lebih cerdas. Padahal, usaha setiap anak berlangsung dalam kondisi berbeda. Ada yang bisa belajar tenang setiap malam, sementara yang lain harus membantu pekerjaan keluarga atau menghadapi keterbatasan fasilitas. Kerja keras tetap penting, tetapi kesempatan untuk bekerja keras tidak selalu dimiliki secara setara.

Hal ini bukan berarti kurikulum yang berlaku saat ini tidak baik. Sebaliknya, kurikulum terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan siswa menghadapi masa depan. Namun, keberhasilan kurikulum tidak cukup diukur dari perubahan materi atau metode. Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaannya mampu menjangkau siswa dengan latar belakang sosial beragam.

Pendidikan yang setara bukan berarti memberikan perlakuan sama kepada semua siswa, melainkan memastikan setiap anak memiliki kesempatan adil untuk berkembang sesuai kebutuhannya. Ketika sekolah mampu memahami bahwa setiap siswa memulai perjalanan belajarnya dari garis start berbeda, kurikulum tidak hanya menjadi pedoman pembelajaran, tetapi juga jembatan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sebab, tujuan pendidikan bukan sekadar menghasilkan nilai tinggi, melainkan memastikan setiap anak memiliki kesempatan sama untuk mencapai potensinya.