Mahfud MD: Laporan Reformasi Polri Telah Selesai, Menunggu Jadwal Serah Terima ke Presiden

Dalam sebuah obrolan di kanal YouTube Auriga Nusantara, Mahfud MD membongkar perkembangan terbaru soal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Menurutnya, komisi itu sudah menyelesaikan tugasnya dan bahkan telah mengirimkan surat ke Istana sejak 2 Februari 2026 lalu. Hal ini ia sampaikan saat berbincang dengan Feri Amsari dalam acara Satu Lawan Satu.

Lantas, berhasilkah tim itu bekerja? Saat ditanya soal itu, Mahfud mengaku bingung menentukan ukurannya. Dia lebih memilih untuk menceritakan kronologi kerjanya, yang ternyata sudah rampung jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Awalnya, dia diminta bantu Presiden lewat Seskab Teddy Indra Wijaya. Karena sifatnya ad-hoc dan cuma untuk dua-tiga bulan, Mahfud pun setuju. Baginya, alasan utamanya sederhana: negara pasti akan terpuruk kalau institusi polisi dan tentaranya bermasalah.

“Waktu dilantik, Presiden berpesan, kita perbaiki Polri karena suatu negara kalau polisinya jelek, tentaranya jelek itu negara itu akan mundur,” kenang Mahfud, Jumat (17/04/2026).

“Saudara saya beri waktu 3 bulan, sudah selesai lapor ke saya. Itu pelantikannya 7 November 2025, berarti 7 Februari 2026. Nah, 2 Februari 2026 sudah selesai tugas kita dengan berbagai perdebatan yang terbuka ke publik,” tambahnya.

Seluruh hasil kerja itu akhirnya dibukukan. Tidak tanggung-tanggung, ada sepuluh buku besar berisi kesimpulan hingga transkrip perdebatan tim dengan masyarakat, termasuk pembelaan dari Polri sendiri. Dari sisi penyelesaian waktu, Mahfud menilai ini sebuah keberhasilan.

“Lumayan bagus, pasti tidak memenuhi harapan semua orang, tapi namanya tim ada kompromi-kompromi, kesepakatan, menurut saya bagus hasilnya,” ujarnya.

Namun begitu, ada kendala lain yang muncul. Presiden disebutnya sangat sibuk.

“Kita sudah daftar lalu dulu dijanjikan mungkin bulan puasa, sesudah ketemu puasa dijadwal ulang, dan kita belum serahkan ke siapapun karena sesuai permintaan Presiden nanti bawa sendiri, jangan dikirim,” jelas Mahfud.

Bahkan, Ketua Komisi Jimly Asshiddiqie sempat menawarkan untuk mengirimkan hasil laporan itu. Tapi Presiden menolak. Alasannya, khawatir bocor. Dia minta disampaikan langsung saja.

“Nanti dibawa sendiri saja, tapi sampai hari ini kita ketemu 15 April 2026 memang belum ada waktu Presiden untuk menjadwalkan. Jadi, ya kalau dari sudut itu belum berhasil,” akunya.

Di sisi lain, dari segi produk, Mahfud merasa tugas mereka sukses. Meski tidak boleh bocorkan isinya, satu hal yang sudah langsung dijalankan dan disetujui untuk diumumkan terbuka adalah soal rekrutmen Akpol.

“Rekrutmen Akpol tidak boleh pakai titipan-titipan, tidak boleh pakai kuota khusus dan sebagainya,” tegasnya.

Kebijakan ini kabarnya sudah disampaikan ke Mabes Polri pekan lalu. Responsnya positif. Polri bahkan menyatakan akan menindak tegas siapa pun yang mengaku-ngaku punya titipan. Menurut Mahfud, ini justru meringankan beban Polri yang selama ini kerap kesulitan menolak ‘titipan’ dari berbagai pihak.

“Kemarin sudah diumumkan, ya saya tidak tahu apakah ini tidak ditembus oleh satu kekuatan lain atau tidak. Tapi, kita lihat saja perkembangannya,” pungkasnya.

Itu salah satu poin yang bisa diungkap. Masih banyak rekomendasi lain, tapi semuanya masih tersimpan rapat dalam buku laporan yang menunggu waktu yang tepat untuk diserahkan.