Idrus Marham Kritik Komunikasi Pemerintah, Juru Bicara dan Menteri Dinilai Belum Maksimal

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, tak sungkan menyoroti cara pemerintah berkomunikasi. Menurutnya, ada yang kurang pas. Para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto dinilainya belum maksimal dalam menyampaikan berbagai kebijakan strategis ke publik.

Padahal, menurut Idrus, arah kebijakan yang dibuat sebenarnya punya fondasi yang kuat. Ia menyebut mulai dari ideologi, konstitusi, hingga semangat kebangsaan sebagai dasarnya. Hanya saja, semua rancangan yang matang itu seolah mentah di tengah jalan gara-gara penyampaiannya yang janggal.

"Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal," ujarnya.

Ia merasa, lemahnya komunikasi ini berakibat fatal: kebijakan jadi gampang disalahpahami masyarakat. Idrus secara khusus menyoroti kinerja juru bicara. Baginya, mereka belum berhasil membangun narasi yang utuh dan mudah dicerna.

"Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik," tegasnya.

Intinya, komunikasi harus lebih proaktif. Bukan malah keluar setelah polemik merebak.

Tak cuma juru bicara, para menteri juga dapat catatan. Idrus meminta mereka lebih cerdas lagi dalam menerjemahkan kebijakan presiden menjadi program yang mudah dipahami orang awam. Penjelasan yang sistematis dan jujur sangat dibutuhkan, termasuk soal berbagai skenario yang mungkin terjadi.

Di sisi lain, Idrus juga menyinggung situasi global yang penuh tekanan. Konflik di Timur Tengah antara AS, Israel, dan Iran, misalnya. Dampaknya pada sektor energi dan ekonomi Indonesia harus dijelaskan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih paham konteks di balik keputusan pemerintah.

Meski kritiknya cukup tajam, Idrus menegaskan satu hal: Golkar tetap solid mendukung pemerintah. Itu sesuai arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Bahkan, kader partai harus berada di depan untuk menjelaskan dan menjalankan kebijakan tersebut.

Ia menutup pernyataannya dengan penekanan pada pentingnya narasi. "Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah," pungkasnya.