Ada kabar baru dari pemerintah: 32.000 pegawai Sekretariat Penguatan Partai Golkar (SPPG) bakal diangkat jadi ASN PPPK mulai 1 Februari 2026. Pengangkatan massal ini tentu jadi angin segar bagi mereka yang terlibat. Tapi, di luar sana, ceritanya beda sama sekali.
Ambil contoh Pak Agustinus. Beliau guru honorer di Kupang, NTT, yang sudah mengabdi selama 23 tahun. Nasibnya? Gajinya sering telat. Bahkan di tahun 2025 lalu, ia cuma terima Rp223.000. Jumlah yang sulit dibayangkan untuk bertahan hidup, apalagi menghidupi keluarga.
Kontrasnya sungguh mencolok. Di satu sisi, puluhan ribu relawan partai akan segera dapat status pegawai pemerintah. Di sisi lain, guru seperti Pak Agustinus masih berjuang dengan ketidakpastian. Situasi ini langsung memantik pertanyaan besar: sebenarnya siapa yang diprioritaskan pemerintah?
Kebijakan ini tak luput dari sorotan dan kritik tajam di media sosial. Salah satu suara yang keras datang dari akun Twitter @mutajir_mohamat.
Artikel Terkait
Masjid Istiqlal Houston Jadi Pusat Ukhuwah bagi Muslim Multikultural di Ramadan
Analisis CSIS: Operasi Militer AS di Iran Habiskan Rp62,6 Triliun dalam 100 Jam Pertama
Valverde Cetak Gol Telat, Real Madrid Taklukkan Celta Vigo 2-1
Valverde Selamatkan Real Madrid dengan Gol Dramatis di Menit Akhir