Dari akun Instagram pribadinya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim membuat pernyataan keras. Ia menyerukan pembebasan segera Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya. Seruan itu dilayangkan Anwar pada Minggu (4/1).
Menurutnya, penangkapan yang dilakukan Amerika Serikat itu bukan cuma masalah biasa. Anwar melihatnya sebagai langkah yang melanggar hukum internasional. Lebih dari itu, ia menilai aksi AS telah menginjak-injek kedaulatan sebuah negara.
“Saya mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam,” ujar Anwar.
“Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat dengan skala dan sifat yang tidak biasa. Tindakan semacam itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan secara tidak sah terhadap sebuah negara berdaulat,” tegasnya.
Anwar tak main-main dengan konsekuensinya. Ia memperingatkan bahwa menahan paksa seorang kepala pemerintahan yang masih aktif jabatannya bisa berbahaya. Bisa mengacaukan hubungan antarnegara.
“Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya,” katanya.
“Apa pun alasannya, penggulingan paksa terhadap seorang kepala pemerintahan yang sedang menjabat melalui tindakan eksternal menetapkan preseden yang berbahaya. Hal ini mengikis pembatasan mendasar atas penggunaan kekuasaan antarnegara dan melemahkan kerangka hukum yang menopang tatanan internasional.”
Di sisi lain, Anwar punya pandangan jelas tentang masa depan Venezuela. Menurutnya, itu urusan rakyat sana. Bukan hak pihak luar untuk ikut campur dan menentukan.
“Rakyat Venezuela-lah yang berhak menentukan masa depan politik mereka sendiri,” jelas Anwar.
Ia lalu mengingatkan pelajaran dari sejarah. “Seperti yang telah ditunjukkan sejarah, perubahan kepemimpinan yang terjadi secara tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.”
“Terlebih di sebuah negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi berkepanjangan dan tekanan sosial yang mendalam,” sambungnya. Intinya, intervensi semacam ini justru berisiko memperburuk keadaan yang sudah pelik.
Bagi Malaysia, prinsipnya jelas. Menghormati kedaulatan negara dan hukum internasional adalah fondasi untuk menjaga perdamaian global. Titik.
“Keterlibatan yang konstruktif, dialog, dan de-eskalasi tetap menjadi jalan paling kredibel,” tutur Anwar menutup pernyataannya.
Hanya dengan cara itulah, katanya, warga sipil bisa terlindungi dan rakyat Venezuela bisa meraih aspirasi mereka tanpa ancaman bahaya yang lebih besar.
Artikel Terkait
Pakar APINDO Ingatkan KUHP Baru Bisa Tak Efektif Jika Penegak Hukum Bermasalah
IKA Unhas Salurkan 22 Ton Beras untuk Program Ramadhan
Kemlu: 4.725 WNI Korban Penipuan Online di Kamboja Minta Dipulangkan dalam 5 Pekan
KPAI Desak Proses Hukum Cepat untuk Kasus Penganiayaan Anak Tiri di Sukabumi