Ketika Negara Tunduk pada Oligarki Sawit
Oleh: Syafril Sjofyan
Menjelang tahun 2026, yang disebut-sebut banyak ekonom sebagai tahun penuh tantangan, bahaya oligarki sawit rasanya perlu diingatkan lagi. Topik ini sudah sering dibahas, ya. Tapi ancamannya nyata, terutama jika ekspansinya terus merangsek sampai ke Papua.
Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menyamakan pohon sawit dengan pohon keras. Sekilas, ini cuma soal istilah. Tapi sebenarnya, yang dipertaruhkan jauh lebih besar: akal sehat publik dan masa depan lingkungan kita. Pernyataannya itu bukan sekadar salah kaprah. Ini adalah penyederhanaan yang menyesatkan, dan bahayanya sangat konkret.
Implikasi kebijakannya yang mengkhawatirkan. Bayangkan, jika sawit disetarakan dengan pohon keras, maka membabat hutan untuk kebun sawit bisa dibenarkan secara moral maupun politik. Caranya gampang: tebang hutan, "ganti" dengan sawit, lalu jadikan kerusakan itu sebagai capaian pembangunan. Inilah yang sering disebut pemutihan ekologis, sebuah taktik yang nyaman untuk melindungi industri besar.
Nyatanya, hukum kita jelas membedakan hutan dan perkebunan. Hutan dilindungi karena ia napas kehidupan. Sementara perkebunan diatur untuk kepentingan ekonomi. Saat seorang Presiden mengaburkan garis pemisah ini, fondasi perlindungan lingkungan yang dijamin konstitusi pun ikut dikikis.
Memang, industri sawit sering dipuji sebagai penyumbang devisa. Tapi di balik angka-angka ekspor yang megah, ada pertanyaan mendasar: apakah tata kelola sawit kita masih setia pada konstitusi, atau justru sudah tunduk pada segelintir pemilik modal? Fakta di lapangan cenderung menunjukkan hal kedua. Kebijakan publik kerap terasa lebih melayani konglomerat ketimbang memenuhi mandat untuk melindungi rakyat dan alam.
Lalu, siapa yang diuntungkan dari narasi "sawit adalah pohon keras" ini? Bukan petani kecil. Bukan juga warga yang kerap jadi korban banjir atau kekeringan. Yang untung besar adalah oligarki sawit korporasi raksasa yang menguasai lahan jutaan hektare, punya pengaruh kuat di kebijakan, dan jarang dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang mereka timbulkan.
Peta kekuatannya jelas. Sektor ini didominasi oleh nama-nama besar. Ada Wilmar Group dengan tokohnya Kuok Khoon Hong, yang kerap disebut sebagai pemain global paling dominan dari hulu ke hilir. Lalu Sinar Mas Group (GAR/SMART) milik keluarga Widjaja, konglomerat lama yang kerap disorot karena isu deforestasi dan konflik lahan.
Artikel Terkait
Kediri Bertumbuh: Dari Sunyi Goa hingga Riuh Pesantren
Tawuran di Terowongan Manggarai Ricuh, Kembang Api dan Pecahan Kaca Bikin Pengendara Terjebak
Direktur dan Kepala Mesin Jadi Tersangka Ledakan Dahsyat di Pabrik Farmasi Tangerang
Tito Karnavian: Keuchik Kunci Percepatan Bantuan Rumah Rusak di Aceh