Isu tentang ijazah Presiden Joko Widodo, yang sudah bergulir bertahun-tahun, rupanya masih punya napas panjang. Menurut pengamat politik Effendi Gazali, kasus ini mungkin baru benar-benar tuntas satu dekade lagi. Ya, tahun 2035. Bahkan bisa merembet ke awal 2036.
Prediksi itu dia sampaikan dalam sebuah program diskusi di TVOne, akhir tahun lalu. Yang menarik, Effendi mengaku pernah berdiskusi dengan Mahfud MD, mantan Menkopolhukam.
"Saya pernah tanya di acara resmi yang tayang di televisi: menurut 'Prof. Mahfud kapan selesainya kasus ijazah ini?' Saya enggak menyebut ijazah palsu, tapi ijazah Pak Jokowi ya kan," ujar Effendi.
"Lalu dia balik bertanya, 'Kalau menurut Pak Effendi kapan?'"
Effendi pun menjawab, 2035. Alasannya, kasus seperti ini sangat terikat dengan dinamika politik. Dia ambil contoh kasus serupa yang menjerat seorang wakil gubernur, yang proses hukumnya sangat dipengaruhi situasi politik lokal.
Lalu, bagaimana tanggapan Mahfud?
"Nah, saya balik bertanya kalau 'menurut Prof. Mahfud MD kapan?' Bagus loh jawabannya," kata dosen UI itu.
"'Saya kira saya sependapat, ee, mungkin awal 2036', katanya."
Dari situ, Effendi menyimpulkan bahwa harapan kasus ini selesai tahun 2026 lewat proses persidangan di Jakarta dan Solo, tampaknya sulit tercapai. Malah, sidang-sidang itu justru akan memberi "nafas" baru bagi isu ini hingga akhir 2035. Soalnya, ini bukan cuma masalah akademis murni, tapi lebih pada soal goodwill atau kehendak baik.
Prediksi Effendi ini terdengar punya dasar. Dia menyitir pernyataan Roy Suryo yang pernah bilang siap menghentikan kasus ijazah Jokowi, tapi kasus yang melibatkan Gibran? Itu cerita lain.
"Nah, jadi maksud saya kok ada kalimat gitu ya," pungkas Effendi. "Jadi rupanya ini ada anak-anak (kasus). Sebagai ilmuwan, saya masih ada kelanjutannya nih."
Di sisi lain, Jokowi sendiri sudah angkat bicara. Presiden mengaku sudah tahu siapa "orang besar" di balik isu yang sudah berjalan empat tahun ini.
Dalam wawancara terpisah, dia menegaskan isu ini dimainkan untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan reputasinya. Padahal, menurut Jokowi, dirinya tidak punya reputasi apa-apa untuk dijatuhkan.
"Saya pastikan iya (ada agenda besar dan orang besar di balik kasus ijazah)," kata Jokowi di KompasTV.
"Saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan," imbuhnya, enggan menyebut nama.
Dia merasa heran. UGM sendiri sudah menyatakan keaslian ijazahnya, tapi masih saja jadi bahan perdebatan. "Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik," ucapnya.
Jokowi lantas bertanya-tanya. Untuk apa semua upaya mengolok-olok dan menjelekkan ini dilakukan? Pasti ada kepentingan politik di baliknya. Dia mengajak semua pihak fokus pada hal-hal besar, seperti menghadapi perubahan akibat teknologi AI dan robotika, ketimbang energi habis untuk urusan yang dia anggap "ringan".
Untuk membuktikan itulah, Jokowi menyatakan siap membawa ijazah aslinya dari SD sampai sarjana ke pengadilan. Itu forum yang paling tepat, katanya.
"Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," tegas Presiden.
Dia berharap langkah hukum ini jadi pelajaran. Agar orang tidak mudah menuduh, menghina, atau memfitnah orang lain. Kalau tidak ditangani serius, kejadian serupa bisa menimpa siapa saja, bukan hanya presiden, tapi juga pejabat lain di level mana pun.
"Bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain... dengan tuduhan asal-asalan," kata Jokowi menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Polri Tegaskan Tak Ada Kekebalan Hukum, Mantan Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba
Timnas Indonesia U-17 Dapat Grup Berat di Piala Asia 2026, Hadapi Jepang, China, dan Qatar
Ribuan Kader Ansor Gelar Istigasah Dukung Gus Yaqut di Bandung
Harry Kane Capai 500 Gol Sepanjang Karier Profesional