Di tengah reruntuhan dan duka di Aceh, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyuarakan tekadnya. Anggaran, tegasnya, jangan sampai jadi penghalang. Penanganan pemulihan bencana harus dilakukan dengan skala nasional, titik.
Dasco punya alasan kuat untuk bersikap demikian. Sebagai salah satu pihak yang turut menyusun anggaran, DPR tahu persis soal kondisi keuangan negara. Menurutnya, di tahun anggaran 2026 nanti, sejumlah kementerian punya dana yang bisa dioptimalkan untuk daerah-daerah yang porak-poranda.
"Karena kami yang di DPR ini yang membantu melakukan penganggaran, jadi kita tahu persis. Di 2026 itu, kementerian dan lembaga seperti PU, Kementerian Sosial, dan Perhubungan misalnya, dananya bisa dialokasikan untuk daerah bencana. Wilayah terdampak seperti Tamiang, Aceh Besar, dan lain-lain, itu bisa dimaksimalkan,"
ujar Dasco dalam rapat koordinasi Satgas pascabencana di Aceh, Selasa lalu.
Intinya, dana yang sudah ada untuk pembangunan daerah itu bisa dipakai. Efektif saja penggunaannya. "Menurut saya sih nggak ada kesulitan berarti," sambungnya. "Yang penting koordinasi. Masing-masing kementerian dan lembaga harus jelas tugasnya, biar nggak tumpang-tindih dan kerja jadi lebih fokus."
Di sisi lain, Dasco juga mengingatkan satu hal krusial. Jangan sampai ada kebingungan soal sumber pembayaran untuk proyek-proyek yang sudah jalan. Soal ini, rupanya sudah ada langkah antisipasi.
Ia mengungkapkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan penyisiran dana cadangan. Dengan begitu, langkah penanganan harus benar-benar maksimal. Pendekatannya pun harus nasional, tidak setengah-setengah.
"Tidak ada alasan bahwa penanganan bencana di daerah terdampak ini tidak dengan skala nasional. Itu harus bisa dilakukan, karena anggarannya cukup menurut saya,"
tegas Dasco.
Lalu, bagaimana realitas anggarannya? Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran yang cukup jelas. Katanya, masih ada sisa anggaran penanganan bencana yang siap pakai sekitar Rp 1,51 triliun.
Nah, uangnya ada. Tantangannya sekarang di kecepatan. Purbaya meminta proses pencairan dana untuk bencana di Sumatera ini bisa dipercepat, dan kalau bisa tuntas sebelum tahun berganti. Alasannya praktis: agar dana tidak hangus dan malah mengurangi pagu anggaran di tahun depan.
"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisin aja tahun ini,"
kata Purbaya.
Jadi, pesannya sederhana. Dana sebenarnya tersedia. Tinggal bagaimana komitmen dan koordinasi antarlembaga dijalankan, agar bantuan benar-benar sampai dengan cepat ke tangan yang membutuhkan.
Artikel Terkait
Polri Tegaskan Tak Ada Kekebalan Hukum, Mantan Kapolres Bima Kota Jadi Tersangka Narkoba
Timnas Indonesia U-17 Dapat Grup Berat di Piala Asia 2026, Hadapi Jepang, China, dan Qatar
Ribuan Kader Ansor Gelar Istigasah Dukung Gus Yaqut di Bandung
Harry Kane Capai 500 Gol Sepanjang Karier Profesional