Bupati Aceh Tamiang Minta Fatwa Menteri Soal Nasib Kayu Banjir

Deretan gelondongan kayu yang hanyut terbawa banjir di Aceh Tamiang kini jadi perhatian serius. Bupati setempat, Armia Pahmi, angkat bicara. Dia tak mau persoalan kayu-kayu itu berlarut-larut dan justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan,” ujar Armia dalam sebuah rapat koordinasi penanganan pascabencana, Selasa lalu.

Pertanyaannya sederhana tapi penting: mau diapakan kayu-kayu ini? “Apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen,” lanjutnya. Fatwa atau kepastian hukum dari pusat itu dinilainya penting. Tujuannya jelas, agar upaya pemanfaatan kayu untuk membantu pemulihan tidak malah berbalik menjerat warga atau pemerintah daerah dengan pasal-pasal hukum.

Soal asal-usul kayu gelondongan itu sendiri, rupanya masih jadi misteri. Aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan diketahui sedang menyelidikinya. Armia pun berharap ada kejelasan status. “Ini perlu ada penegasan,” tegasnya. Ia khawatir, tanpa kepastian, mereka justru bisa dipanggil-panggil oleh aparat penegak hukum (APH) di masa depan, padahal niat awalnya hanya ingin membantu masyarakat.

Di lokasi, tepatnya di dekat Pesantren Darul Mukhlisin, proses pembersihan sudah dimulai. Kayu-kayu itu kini ditumpuk rapi di bantaran sungai, menunggu keputusan lebih lanjut.

Sementara menunggu kepastian hukum untuk kayu-kayu tersebut, pembersihan pasca-banjir terus digenjot. Armia melaporkan, Pemkab dibantu TNI dan Polri masih bergerak cepat membersihkan sisa-sisa lumpur dan kerusakan. Targetnya ambisius tapi perlu dicoba.

“Untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang satu minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur,” jelas Armia. Upaya itu terus berjalan, meski tantangan di lapangan pasti tidak sedikit.