Gubernur DKI Resmikan Dua JPO Antipencurian dengan Ornamen Penuh Makna

Selasa lalu, di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Barat, suasana tampak berbeda. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir untuk meresmikan dua Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) baru. Lokasinya tak cuma satu, melainkan dua titik: satu di Pesanggrahan itu sendiri, dan satu lagi di Pangkalan Jati, Jakarta Timur.

Acara itu juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, seperti Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah. Mereka bersama-sama menyaksikan penanda-tanganan prasasti peresmian.

Pram begitu ia biasa disapa lalu menjelaskan proses pengerjaan kedua jembatan itu. Ternyata, butuh waktu hingga tujuh bulan untuk menyelesaikannya.

“Kami meresmikan 2 JPO, JPO pesanggrahan dan yang di Cipinang (JPO Pangkalan Jati), yang dibangun selama 7 bulan,” kata Pramono di lokasi.

Hal menarik yang ia soroti adalah material yang digunakan. Tangga pada kedua JPO ini memakai conwood, yang katanya bersifat antipencurian.

“Jadi conwood itu concrete wood. Dengan demikian, pengalaman kita di beberapa tempat yang dulu materinya diambil [dicuri], di tempat ini pasti enggak bisa. Karena kalau diambil, enggak akan bisa dijual,” tegas Pram.

Soal ukuran, masing-masing punya spesifikasi. JPO di Pesanggrahan memanjang 31 meter dengan lebar 3 meter. Sementara yang di Pangkalan Jati, Cipinang, sedikit lebih pendek, 27 meter, meski lebarnya sama, 3 meter.

Namun begitu, yang bikin jembatan ini punya cerita adalah ornamennya. Bukan sekadar hiasan biasa. Di Pangkalan Jati, motif daun pinang yang menghiasi tubuh jembatan. Sementara di Pesanggrahan, ornamennya berupa ikan cupang dan bunga Anggrek.

“Cupang itu katanya berani,” ungkap Pram, menerangkan makna simbolik di balik pilihan desain itu.

Lantas, dari mana ide pembangunannya muncul? Ternyata, ini semua berawal dari permintaan warga setempat. Aspirasi itu kemudian dibahas serius dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan akhirnya disetujui untuk direalisasikan pada bulan April lalu.

“Dua JPO ini adalah yang diminta oleh warga, kemudian dilakukan rapat Musrenbang, dan akhirnya diputuskan pada bulan April lalu,” ujarnya.

Ke depan, Pramono menyebut akan ada lebih banyak JPO yang dibangun. Strateginya pun beragam, tidak melulu mengandalkan anggaran daerah.

“Dan kita juga akan membangun di beberapa tempat. Halte-halte kita sekarang ini juga banyak yang dikerjasamakan. Sehingga untuk membangun JPO tidak perlu semuanya dari APBD. Bisa kerja sama dengan perusahaan, pribadi, dan sebagainya selama transparan, terbuka, dan saling menguntungkan,” pungkas dia.

Jadi, selain memenuhi kebutuhan, langkah ini juga membuka pintu bagi kolaborasi dengan pihak swasta. Asal prinsip transparansi dan keuntungan bersama tetap dijaga.