Gas Berlimpah, Keadilan yang Gelap: Ironi Negeri Penopang Energi

Otonomi khusus yang diberikan sejatinya adalah pengakuan atas segala kontribusi dan luka itu. Namun begitu, tanpa kemauan politik untuk mengubah haluan pembangunan, otonomi bisa jadi sekadar simbol belaka. Dana dan kewenangan tak akan banyak artinya jika penguasaan sumber daya tetap berada di tangan segelintir pihak dan nilai tambahnya tidak dinikmati lokal. Intinya, mereka tidak miskin sumber daya. Yang mereka butuhkan adalah kedaulatan nyata atas kekayaan sendiri.

Dampak lingkungan barangkali bukti paling kasat mata dari kegagalan model ini. Saat hutan dibabat dan laut tercemar, nelayan dan petani lokal adalah pihak pertama yang terjepit. Mata pencaharian mereka hilang, sementara keuntungan sudah diamankan jauh dari sana. Ini bukan pembangunan. Ini lebih mirip pemindahan beban dari yang lemah kepada yang kuat. Generasi mendatang di sana berisiko mewarisi tanah yang tandus dan janji yang menguap.

Karena itu, perubahan paradigma mutlak diperlukan. Pengelolaan gas dan segala sumber daya mereka harus menjamin nilai tambahnya mengendap di sana lewat industri hilir, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan ekonomi komunitas. Partisipasi warga harus jadi syarat utama, bukan sekadar formalitas proyek. Perlindungan lingkungan bukan penghalang, melainkan prinsip dasar investasi. Dan negara harus berhenti menjadi kepanjangan tangan korporasi, lalu kembali pada mandatnya: melindungi segenap rakyat.

Peduli pada mereka berarti berani mengakui kebenaran yang kerap diabaikan: tanah ini telah memberi segalanya, tapi terlalu sering dikhianati. Mereka bukan ladang eksploitasi abadi, bukan daerah pinggiran yang boleh terus dikorbankan. Mereka adalah bagian penting republik yang berhak atas keadilan yang setara.

Jika gas dari bumi mereka bisa menerangi seluruh negeri, maka sudah saatnya keadilan juga menyinari tanah mereka. Tanpa itu, semua wacana pembangunan hanyalah pengkhianatan yang dilegalkan. Bantu mereka. Berilah keadilan. Jangan khianati lagi.

Tabik.