Dialog Nasional Soroti Pemulihan Desa Pasca Bencana untuk Persiapan Indonesia Emas

Dialog Nasional Akhir Tahun: Dari Desa Mandiri Menuju Indonesia Emas

Jakarta – Swarna Dwipa Institute baru-baru ini menggelar Dialog Nasional Akhir Tahun. Acara yang digelar pada 28 Desember 2025 ini bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Forum Asosiasi BUMDES, dengan fokus utama membangun kembali desa pasca bencana di Sumatera.

Ruang dialog diisi oleh sejumlah narasumber kunci. Hadir Yahdil Abdi Harahap, Staf Khusus Menteri Desa, bersama perwakilan Forum BUMDES, KRAT Yani Setiadiningrat. Dari internal Swarna Dwipa Institute, tampil Febby Lintang dan Tohenda. Sosiolog Universitas Indonesia, Sukma Widyanti, hadir sebagai penanggap. Seluruh diskusi dimoderatori oleh founder institut tersebut, Frans Immanuel Saragih.

Pemaparan materi berlangsung cukup intens. Yang menarik, terjadi komunikasi dua arah yang hidup antara peserta dan narasumber saat sesi tanya jawab dibuka.

Yahdil Harahap membuka pembicaraan dengan menyoroti kerentanan Indonesia.

"Kita ini negara nomor dua di dunia yang rawan bencana alam. Posisi kita di 'Ring of Fire' memang harus selalu diwaspadai," ujarnya.

Ia lantas menegaskan peran kementeriannya.

"Kami di Kementerian Desa tidak punya kewenangan membangun infrastruktur secara langsung. Tugas kami lebih ke fasilitasi dan pendampingan, agar desa bisa mandiri," imbuhnya.

Menurut Yahdil, bencana ekologi di Sumatera telah menghantam ekonomi lokal dan berpotensi meningkatkan kemiskinan. Karena itu, pendampingan terhadap desa-desa terdampak mutlak diperlukan. Tujuannya jelas: agar masyarakat bisa bangkit, tumbuh kembali, dan lebih siap menghadapi ancaman di masa depan.

"Pada ujungnya, desa yang kuat dan mandiri inilah yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya penuh keyakinan.

Forum BUMDES sendiri menyatakan kesiapan untuk bersinergi. Banyak BUMDES di wilayah bencana yang juga ikut terdampak. Mereka berkomitmen untuk bersama-sama membangkitkan perekonomian desa pasca tragedi.

Dari sisi peneliti, Febby Lintang mengingatkan aspek kemanusiaan yang sering terabaikan.

"Pasca bencana, selalu ada kelompok rentan yang paling menderita, terutama perempuan dan anak-anak. Akses kesehatan dan jaminan agar anak tidak putus sekolah harus jadi prioritas," katanya.

Febby juga menekankan pentingnya pendampingan psikososial. Trauma akibat bencana bisa bertahan lama. Selain itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi haruslah partisipatif, melibatkan semua kelompok, termasuk yang paling rentan sekalipun.

Sementara itu, Tohenda, narasumber lainnya, menyoroti akar masalah dari sudut pandang hukum.

"Faktanya di lapangan, telah terjadi pembalakan liar yang jelas-jelas melanggar undang-undang," ujarnya tegas.

"Dampaknya tidak langsung terasa. Butuh waktu bertahun-tahun baru akibatnya muncul. Dan itulah yang kita lihat terjadi November hingga awal Desember lalu ribuan jiwa melayang, kerugian material dan immaterial yang tak terhitung," tandas Tohenda.

Pendapat senada disampaikan penanggap, Sukma Widyanti. Ia menekankan bahwa bencana di Sumatera bukan hanya tragedi alam, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang besar.

"Perlu langkah-langkah khusus dari semua pihak agar sejarah kelam ini tidak terulang di masa depan," sambungnya.

Menutup dialog, Frans Saragih selaku moderator menarik benang merah. Menurutnya, dialog ini menunjukkan upaya nyata Kementerian Desa dalam mencari solusi bagi desa terdampak.

"Tak hanya itu, ada upaya serius untuk mewujudkan Desa Mandiri secara nasional. Impiannya sederhana: dari desa-desa mandiri inilah fondasi Indonesia Emas 2045 akan kokoh berdiri," ungkap Frans.

(Ys)