Jual Listrik ke Singapura? Bego!

✍🏻 Erizeli Bandaro

Euforia transisi energi dan ekonomi hijau sedang ramai dibicarakan. Tapi, di tengah semua itu, Indonesia sepertinya terjebak lagi di persimpangan yang sama. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar membangun masa depan? Atau jangan-jangan kita cuma mengulang pola lama: menjual sumber daya mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali produk jadinya dengan harga selangit?

Saya langsung mengernyit begitu mendengar kabar rencana ekspor listrik tenaga surya ke Singapura. Para pejabat dan pendukungnya menyebarkan narasi kebanggaan. Dulu impor BBM dari sana, kata mereka, sekarang giliran kita yang ekspor listrik. Mereka bilang ini game changer terdengar modern, visioner, dan tentu saja, ramah lingkungan.

Tapi, bagi saya, narasi itu justru menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Seolah-olah pemerintah tidak paham betul bagaimana bisnis energi hijau ini sebenarnya berjalan. Atau, literasi bisnisnya yang memang kurang. Kalau bukan itu alasannya, ya mungkin ada motif lain. Bisa jadi ini soal kepentingan atau bahkan state capture.

Mengapa saya bilang begitu? Coba saya jabarkan dengan sederhana. Anda tidak perlu gelar profesor untuk memahaminya.

Dalam skema yang beredar, peran Indonesia cuma sebagai penyedia lahan, sinar matahari, dan infrastruktur dasar untuk pembangkit surya skala besar. Listrik yang dihasilkan lalu dialirkan lewat kabel bawah laut langsung ke Singapura.

Ini bukan karena Singapura tidak mampu membangun PLTS sendiri. Masalahnya, mereka tidak punya lahan. Wilayahnya sudah sangat padat. Jadi, satu-satunya jalan ya memanfaatkan lahan di Indonesia. Uang yang bicara. Singapura punya pusat keuangan, industri teknologi, dan pasar karbon yang mapan.

Lalu, apakah bisnis PLTS itu menggiurkan? Nyatanya tidak. Ekspor listrik adalah bisnis utilitas dengan margin tipis. Tingkat pengembalian investasinya cuma sekitar 6–10 persen, dengan kontrak mengikat sampai 25–30 tahun dan harga yang sudah ditetapkan dari awal.

Makanya Singapura mau kita yang bangun. Mereka paham betul. Sementara kita? Kita dapat apa? Listrik hijau yang kita kirim ke sana akan dikonversi menjadi green premium untuk data center, industri hi-tech, perdagangan karbon, dan reputasi ESG di mata dunia. Nilai tambahnya bisa ribuan kali lipat dibanding sekadar jualan listrik. Kok bisa?

Perlu dicatat, dalam ekonomi hijau, listrik bukan satu-satunya produk yang diperjualbelikan. Ada aset lain yang sering luput, seperti Renewable Energy Certificate (REC), hak penghitungan emisi, kredit karbon lintas batas, dan klaim net-zero perusahaan. Semua itu menjadi hak Singapura sebagai pengguna.

Nilai dari hal-hal itu sering kali setara, bahkan lebih tinggi, daripada harga listriknya sendiri.

Intinya, matahari dari tanah Indonesia justru membantu perusahaan asing mempercantik laporan keberlanjutan mereka tanpa memberi kompensasi yang setara untuk negara sumber energinya.

Masih tidak jelas kalau saya bilang kebijakan ini tolol?

Nah, ini yang bikin heran. Banyak orang pintar di pemerintahan, tapi kok bisa setolol ini? Sebenarnya, ini bukan soal pintar atau bodoh. Ini soal pola pikir. Sejarah ekonomi kita menunjukkan pola yang terus berulang: ekspor bahan mentah, minim hilirisasi, dan nilai tambahnya dinikmati pihak lain.

Kini, dalam versi yang lebih modern, pola itu tampil lebih sopan. Tidak lagi batu bara, tapi sinar matahari. Bukan tambang, melainkan panel surya. Tapi esensinya tetap sama. Indonesia jadi ladang produksi, negara lain yang menikmati akumulasi nilainya.

Para ekonom menyebutnya green extractivism ekstraksi nilai atas nama keberlanjutan. Kalau listrik surya cuma diekspor sebagai komoditas, ya percuma. Tidak tercipta ekosistem industri hijau di dalam negeri, tidak lahir pusat teknologi, tidak tumbuh pasar karbon yang kuat.

Belum lagi, kontrak ekspor lintas negara biasanya jangka panjang dan mengikat. Harganya dikunci saat teknologi masih mahal. Padahal, biaya energi surya di dunia terus turun drastis. Akibatnya, Indonesia bisa terjebak menjual listrik murah selama puluhan tahun, sementara nilai tambah dan teknologi melesat di negara pembeli. Ini bukan cuma salah hitung bisnis, ini kesalahan strategis yang akan dibayar oleh generasi mendatang.

Lalu, harusnya bagaimana? Pakai saja nalar bisnis yang biasa. Caranya? Jadikan energi surya sebagai input strategis, bukan barang dagangan akhir. Nilai terbesarnya justru muncul jika listrik murah itu dipakai untuk memproduksi hidrogen hijau, ammonia, menggerakkan pusat data dan AI, atau mendukung industri baterai dan kendaraan listrik di dalam negeri. Dengan skema seperti ini, listrik jadi pengungkit industrialisasi. Baru itu namanya cerdas.

Tapi, apakah mungkin diterapkan di sini? Sementara modal untuk bangun PLTS pun konon berasal dari Singapura, lewat perusahaan lokal yang jadi perpanjangan tangan mereka. I don’t think so…

Penutup

Transisi energi mestinya jadi jalan menuju kedaulatan ekonomi yang baru. Sayangnya, tanpa kebijakan yang cermat, ia malah berpotensi menjadi bentuk ketergantungan yang anyar. Energi surya bukan cuma sekadar kilowatt-jam. Ia adalah aset geopolitik, instrumen industri, dan simbol masa depan. Dan masa depan seperti sejarah tidak seharusnya kita jual dengan harga murah.

Negara yang kuat bukan yang menutup diri, tapi yang tahu persis apa yang dijual, kepada siapa, dan dengan syarat apa. Kalau tidak hati-hati, kita akan mengulangi pola lama: dulu menjual minyak, kayu, dan nikel; sekarang giliran matahari yang kita lego. Tolol, kan?