Bupati Tapanuli Tengah Soroti Dua Desa Pemicu Banjir dan Longsor

“Karena apa pun ini harus ada upaya, ada upaya tindakan hukum untuk membuat efek jera terhadap pelaku-pelaku yang satu, dia melakukan pembalakan di hutan secara ilegal, kedua, itu melakukan alih fungsi kawasan perbukitan tadi. Nah ini kan harus kita tata segera.”

Ia menggambarkan kerusakan yang terjadi. “Kita lihat ini di daerah Tukka aja gelondongan kayunya sangat besar. Nah ini menurut saya harus ada yang bertanggung jawab terhadap itu.”

Namun begitu, prioritas saat ini masih tanggap darurat. Urusan hukum akan menyusul. “Tapi itu nanti ya, kita tangani dulu tanggap daruratnya, nanti ke sananya kita akan kejar,” ujarnya.

Di sisi lain, langkah pencegahan ke depan mutlak diperlukan. Kawasan perbukitan harus dijaga dari tindakan ilegal yang mengubah fungsinya. Tak cuma soal hutan, Masinton juga menyoroti kondisi sungai-sungai di Tapanuli Tengah yang sudah terisi sedimen tinggi.

“Nah terus kemudian ini juga kami harus melakukan normalisasi sungai-sungai, dari sekian banyak sungai-sungai itu semuanya sedimennya sangat tinggi. Maka itu sungai harus dilakukan normalisasi kembali, alurnya harus diperlebar, jalan pun begitu dan juga harus dibuatkan tanggul,” paparnya.

Untuk menindak tegas persoalan ini, Pemkab Tapanuli Tengah tak bisa bekerja sendirian. Mereka sudah menjalin koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Aparat Penegak Hukum. Tujuannya satu: mengembalikan fungsi hutan dan mencegah bencana terulang di masa datang.