APBD DKI 2026 Susut Rp10,54 Triliun, Prioritas Tetap Fokus pada Sampah hingga Banjir

Masih banyak lagi. Program penciptaan penghidupan layak dianggarkan Rp 2,70 triliun, transformasi tata kelola pemerintahan Rp 2,36 triliun. Untuk menciptakan mobilitas yang lebih baik, dialokasikan Rp 7,82 triliun, sementara pembangunan rendah karbon mendapat Rp 6,27 triliun.

Michael juga menjabarkan anggaran teknis per sektor. Di bidang pekerjaan umum, pengendalian banjir menjadi perhatian serius dengan anggaran Rp 3,64 triliun. "Lalu ada pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar," terang dia.

Subsidi transportasi umum juga mendapat porsi besar. Transjakarta dianggarkan Rp 3,75 triliun, Bus Sekolah Rp 105,38 miliar. Tak ketinggalan, MRT Jakarta mendapat subsidi Rp 536,70 miliar, LRT Jakarta Rp 325,28 miliar, dan angkutan kapal Rp 100,19 miliar.

Di sektor ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan lewat program kejuruan dan Mobile Training Unit (MTU) dialokasikan Rp 63,44 miliar. "Ada juga pelatihan SIM A sebesar Rp 1,2 miliar, pembentukan tenaga kerja mandiri Rp 4,33 miliar, dan pelatihan produktivitas Rp 1,25 miliar," ucap Michael.

Pendidikan, seperti biasa, tetap menjadi prioritas. Alokasi untuk fungsi ini mencapai Rp 19,75 triliun, atau 26,59% dari Belanja Daerah jauh di atas ketentuan minimal 20%. Dana tersebut antara lain untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 3,25 triliun dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Rp 399 miliar. Rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan lain juga dianggarkan Rp 126,12 miliar.

Sektor kesehatan tak ketinggalan. BPJS Kesehatan dianggarkan Rp 1,40 triliun, pembangunan fasilitas kesehatan Rp 360,49 miliar. Penyediaan alat kesehatan mendapat Rp 165,16 miliar, dan program Pasukan Putih senilai Rp 43,49 miliar.

Untuk bantuan sosial, beberapa kartu bantuan tetap dipertahankan. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) mendapat Rp 625,89 miliar, Kartu Anak Jakarta (KAJ) Rp 100,10 miliar, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) Rp 76,45 miliar.

Di bidang industri dan perdagangan, pemberdayaan UMKM dialokasikan Rp 17,59 miliar. Sementara untuk komunikasi dan informatika, ada anggaran Rp 185,29 miliar untuk layanan terkelola CCTV dan Rp 18,25 miliar khusus untuk sistem pengendalian banjir.

Michael menutup paparannya dengan penegasan. "Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta," tandasnya.