Program Makan Bergizi Libur Sekolah Dikritik: Dapur Harus Tetap Ngebul?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur sekolah menuai kritik tajam. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, tak ragu menyuarakan kegelisahannya. Menurutnya, kebijakan ini justru merepotkan banyak pihak.

Di lapangan, ceritanya beragam. Ada siswa yang tetap harus datang ke sekolah hanya untuk mengambil makanan. Di tempat lain, orang tuanya lah yang repot-repot datang. Padahal, aksesnya nggak gampang. Bayangkan, di sejumlah daerah, perjalanan ke sekolah bisa makan waktu berjam-jam, bahkan harus menyeberangi sungai.

"Masyarakat hari ini itu bingung," ujar Media dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/12/2025).

"Bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah dan lain-lain."

Ia dengan tegas menyebut ada kesalahan signifikan dalam tata kelola program ini. "Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur," katanya.

Bagi Media, BGN harus mendengarkan suara masyarakat kali ini. Kritiknya tak berhenti di situ. Ia menilai, terus berjalannya program di masa libur sekolah sulit dilepaskan dari kesan menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini, para pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mayoritas penerima MBG sekarang itu anak sekolah, Mas," jelasnya.

"Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah."

Ia pun mendesak kejujuran dari BGN. Apa alasan sebenarnya program ini tidak dihentikan sementara?

"Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana karena dapur SPPG itu harus ngebul," tegas Media.

"Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini."

Potensi penyelewengan, menurutnya, jadi sangat rentan. Ia mengingatkan, dana MBG ini bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat dari pajak yang harus dikelola dengan benar.

"Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat. Ini bukan uangnya Bu Nanik, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat," paparnya.