Tambang di Tubuh NU, Muslim Arbi: Presiden Prabowo Pecat Bahlil
Gonjang-ganjing di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang berujung pada perpecahan dan dualisme kepemimpinan, menurut Muslim Arbi, punya kaitan erat dengan isu pertambangan. Koordinator Indonesia Bersatu itu meyakini, selain faktor lain, urusan tambang inilah yang memukul keras organisasi tersebut.
“Isu tambang ini memukul keras PBNU sehingga NU terbelah,” ujar Muslim Arbi, Rabu (24/12/2025).
Menurutnya, seluruh persoalan ini berawal dari kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. “Persoalan tambang yang kemudian NU dapat jatah ini berawal dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM,” tambahnya.
Pernyataan Muslim Arbi ini sejalan dengan pengungkapan Adhie Massardi, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, di sebuah media nasional. Adhie menyoroti bahwa akar konflik di PBNU bukan cuma soal teknis pengelolaan tambang, melainkan menyangkut moralitas para pengurusnya.
Ia mengaitkan hal itu dengan penyerahan konsesi tambang kepada NU oleh Bahlil, yang dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo.
“Jadi jika menyorot akal persoalan dan konflik di tubuh PBNU saat ini menjadi tanggung jawab Jokowi dan Bahlil,” tandas Muslim.
Mencermati situasi sebelumnya, PBNU yang saat itu masih solid di bawah Yahya Staquf memang memberikan dukungan politik kepada Jokowi. Dukungan itu, kata Muslim, sulit dipisahkan dari imbal balik yang kemudian diterima. Bisa jadi, sebagai kompensasinya, PBNU diberi semacam “gula-gula” berupa konsesi tambang.
“Nah tambang itu memicu konflik di tubuh PBNU dan isu lainnya. Dan kini NU terbelah,” ujarnya.
Merujuk pada keterangan Adhie Massardi yang menyoroti akar konflik, Muslim Arbi merasa sudah jelas di mana tanggung jawab harus diletakkan. Semuanya mengarah ke Bahlil dan Joko Widodo.
Lalu, apa solusinya?
Muslim Arbi menegaskan, Presiden Prabowo Subianto wajib turun tangan. “Untuk menyelamatkan PBNU maka Presiden Prabowo wajib turun tangan untuk menyelesaikan konflik di tubuh NU saat ini,” desaknya.
Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Prabowo dituntut menjaga keutuhan bangsa. “Segera saja Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya dituntut menjaga keutuhan bangsa ini untuk persatuan dan kesatuan,” tegas Muslim.
Bagaimanapun, perpecahan di tubuh ormas Islam terbesar ini adalah luka yang bisa menciptakan konflik berkepanjangan di kalangan Nahdliyin. Padahal, soliditas NU harus dijaga.
“Presiden Prabowo jangan membiarkan konflik di tubuh NU ini berkepanjangan. Unsur-unsur dan anasir pemecah belah bangsa wajib dibersihkan,” katanya.
Ia juga memberi peringatan. Pembiaran atas konflik ini akan dilihat publik sebagai kegagalan kepemimpinan Prabowo sendiri.
Maka, langkah konkret harus segera diambil. “Langkah yang perlu ditempuh adalah membersihkan akar masalah yang memicu konflik di tubuh PBNU itu adalah memecat Bahlil dari Kabinet agar tidak menjadi beban bagi Presiden Prabowo,” tandasnya tegas.
Artikel Terkait
Michael Carrick Ubah Manchester United Jadi Ancaman Nyata di Liga Inggris
Gadis 6 Tahun WNI Tewas Tertabrak Mobil di Chinatown Singapura
PKL Makassar Cat Lapak Kuning, Pemkot Tegaskan Itu Tetap Pelanggaran
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Arab Saudi, Tekankan Pemberdayaan Perempuan Kunci Kemajuan Negara