Gus Aam Serukan PBNU Teguh Hadapi Tekanan, Tolak Musyawarah Kubro

Masalahnya bukan cuma nama. Pihak pengundang, yaitu Mustasyar (dewan penasihat), dinilai tak punya kewenangan mengundang seluruh fungsionaris NU dari tingkat pusat hingga cabang.

“Mustasyar bukan institusi yang punya wewenang eksekutif atau legislatif di tubuh NU,” terang Gus Aam. Perannya cuma memberi nasihat, titik. “Diminta atau tidak, ya sudah selesai kewajibannya.”

Mustasyar, lanjutnya, tak berhak memaksakan nasihatnya apalagi dengan ancaman. Kalau itu terjadi, berarti mereka sudah melampaui kewenangan. “Ini bisa jadi preseden buruk bagi jam’iyyah NU,” tandasnya.

Dengan demikian, apapun hasil ‘Musyawarah Kubro’ tetaplah sekadar nasihat atau rekomendasi. Ia berasal dari forum kultural, non-struktural.

Namun begitu, Gus Aam tetap menghormatinya sebagai aspirasi. Itu bagian dari dinamika demokrasi di internal NU. Tapi yang utama, forum itu tak bisa mengubah atau mempengaruhi keputusan organisasi yang sah. Keputusan final tetap ada di Rapat Pleno 9 Desember.

“Kami, cucu-cicit pendiri NU KH Wahab Chasbullah, para kyai, habaib, akademisi, dan purnawirawan siap membersamai Rais Aam dan Syuriah,” deklarasinya. Mereka berjanji berada di barisan terdepan untuk mengawal keputusan rapat pleno.

Semua ini dilakukan dengan satu harapan: mengembalikan PBNU ke era kejayaannya. Seperti saat KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar dan KH Wahab Chasbullah sebagai Rais Aam. “Saat itu Rais Aam benar-benar memegang kendali organisasi,” kenangnya.

Mereka ingin kebijakan PBNU kembali ke pangkuan Rais Aam dan Syuriah di semua level.

Di akhir pernyataan, Gus Aam menyampaikan keyakinannya. “Inilah satu-satunya cara untuk mengembalikan marwah dan martabat PBNU, serta jatidirinya.”