Beijing Berang, PM Jepang Dituduh Langgar Batas Soal Taiwan

Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan telah memicu reaksi keras dari Beijing. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, dengan tegas menyebut komentar tersebut telah "melewati batas" dan mengejutkan.

Wang Yi tak menyembunyikan kegeramannya. Lewat sebuah pernyataan yang dirilis Kemlu China, ia menyampaikan kekagetan bahwa seorang pemimpin Jepang secara terbuka menyampaikan sinyal yang salah tentang kemungkinan intervensi militer dalam urusan Taiwan. "Mereka mengatakan hal yang tidak seharusnya dikatakan," ujarnya, "dan menyentuh batas yang seharusnya tak boleh disentuh."

Menurut Wang, China harus memberikan respons tegas. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa semua negara punya tanggung jawab untuk mencegah kebangkitan militerisme Jepang.

Di sisi lain, sikap Takaichi dinilai jauh lebih keras dibandingkan pendahulunya. Perdana menteri sebelumnya mungkin menyuarakan kekhawatiran, namun tak pernah secara gamblang menyatakan bagaimana Jepang akan merespons secara militer.

Memang, pada awal bulan ini, Takaichi menyatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat mengancam keselamatan Jepang, sehingga bisa menjadi dasar bagi respons militer. Pernyataan inilah yang langsung memanaskan hubungan kedua negara.

Eskalasi ini bahkan berlanjut hingga ke PBB. China diketahui telah mengirimkan surat protes resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam surat itu, mereka mengkritik keras pernyataan Takaichi yang dinilai telah melanggar hukum internasional dan norma-norma diplomatik.

"Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata dalam situasi Selat Taiwan, maka itu adalah tindakan agresi,"

Demikian tegas Wakil Tetap China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya. Ia menambahkan,

"China dengan tegas akan menjalankan hak membela diri sesuai Piagam PBB dan hukum internasional, serta dengan teguh mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya."

Bagi Beijing, posisi mereka jelas: Taiwan adalah bagian dari wilayah China. Mereka tak segan untuk menggunakan paksa jika diperlukan dan sangat menentang campur tangan negara manapun, terutama Amerika Serikat yang selama ini menjadi pemasok utama senjata bagi Taiwan.

Meski demikian, Takaichi bersikukuh dengan pendiriannya. Ia menolak menarik pernyataannya, meski berjanji akan menghindari membicarakan skenario spesifik ke depannya.

Dialog yang Terhenti di KTT G20

Ketegangan ini ternyata berimbas langsung di tataran diplomasi. Dalam KTT G20 di Afrika Selatan baru-baru ini, Takaichi dan Perdana Menteri China Li Qiang bahkan tidak saling bertemu atau bertegur sapa.

Usai menghadiri KTT G20 perdananya, Takaichi mengakui kepada para wartawan bahwa belum ada pertemuan yang diatur dengan Li Qiang. Namun begitu, ia mencoba melontarkan nada terbuka.

"Sejak saya menjadi perdana menteri, niat Jepang untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan, konstruktif, dan stabil tetap tidak berubah. Jepang terbuka berdialog dalam berbagai level,"

katanya, seperti dilaporkan Kantor Berita Kyodo. Ia mengakui adanya kekhawatiran dan isu antara kedua negara.

"Inilah mengapa kita harus bekerja menguranginya, memahami satu sama lain, dan bekerja sama lebih erat. Tentu juga penting bagi Jepang untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan kepada China,"

tutup Takaichi, menegaskan posisinya yang tetap vokal meski menginginkan komunikasi.