Gubernur Jabar Desak Revolusi Sistem Pajak: Industri Harus Bayar Pajak di Lokasi Mereka Beroperasi

Keadilan Fiskal Jadi Prasyarat Utama Pembangunan Daerah

Gubernur Jawa Barat Desak Reformasi Sistem Perpajakan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Bandung, Rabu 19 November 2025

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keadilan fiskal merupakan prasyarat mutlak dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Pernyataan ini disampaikan dalam forum evaluasi kinerja daerah di Gedung Sate.

"Mustahil kita berbicara tentang pembangunan pertumbuhan dan keadilan tanpa terlebih dahulu membangun sistem keadilan fiskal yang kokoh," tegas gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM).

Data yang diungkapkan menunjukkan bahwa hingga September 2025, pendapatan daerah Jawa Barat telah mencapai Rp 170 triliun. Namun, angka ini dinilai masih jauh dari potensi optimal akibat sistem perpajakan yang belum mencerminkan prinsip keadilan lokasi.

Kebijakan Strategis: Gubernur mengusulkan perubahan fundamental dalam kebijakan perpajakan, dimana industri harus membayar pajak di lokasi dimana mereka beroperasi, bukan di tempat lain.

"Mengapa tidak dibuat kebijakan bahwa industri di suatu lokas harus membayar pajak di tempat itu? Sistem bagi hasil harus mengutamakan daerah dimana industri tersebut berdiri," papar Dedi dengan nada tegas.

Lebih lanjut, gubernur mempertanyakan implementasi keadilan fiskal dalam konteks pembangunan daerah. "Di mana letak keadilan fiskal bagi pertumbuhan dan kehidupan masyarakat? Menurut penilaian saya, sistem saat ini belum mencerminkan keadilan tersebut," tambahnya.

Desa Sebagai Penerima Manfaat

Dedi Mulyadi menyoroti pentingnya distribusi manfaat pajak hingga level desa. Ia mengusulkan agar desa-desa penghasil pajak terbesar mendapatkan alokasi minimal 1% dari hasil pajak yang dikumpulkan.

"Tidak perlu jumlah yang besar, cukup satu persen saja. Dalam kurun empat tahun, desa tersebut akan bertransformasi menjadi desa yang makmur dan mandiri," ujarnya penuh keyakinan.

Menurut rencana, dana yang diterima desa dapat dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan lokal, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.