Mafia Tanah Tak Bisa Diberantas? Analisis Kritis Pernyataan Nusron Wahid

Bahaya Normalisasi Kegagalan dalam Birokrasi

Pernyataan pesimis semacam ini mencerminkan fenomena yang lebih luas: normalisasi kegagalan. Ketika pejabat menyatakan suatu patologi sosial "akan selalu ada," ia tidak menggambarkan realitas, tetapi sedang membangun pembenaran untuk keadaan yang tidak ingin atau tidak berusaha ia ubah.

Bahasa yang digunakan membentuk persepsi publik. Ketika mafia tanah disetarakan dengan hukum alam yang tak terelakkan, tuntutan publik dianggap berlebihan dan semangat perbaikan dianggap mustahil. Ini pada akhirnya melemahkan aparat yang jujur dan mengamankan posisi mereka yang berada dalam jaringan gelap.

Kekuasaan BPN dan Pertanyaan Tanggung Jawab

BPN memegang kewenangan yang sangat besar: data nasional, peta spasial, sistem sertifikasi, dan pengawasan PPAT. Dengan kewenangan sebesar ini, sulit diterima bahwa mafia tanah adalah momok yang tak teratasi. Jika mereka masih berkeliaran, itu lebih karena sistem membiarkannya, bukan karena ketiadaan alat untuk memeranginya.

Di banyak negara, pernyataan pesimis semacam dari seorang menteri akan memicu pertanggungjawaban politik yang serius. Ia akan dipanggil parlemen dan didesak untuk menyajikan rencana konkret.

Krisis Legitimasi dan Pergeseran Makna Tanggung Jawab

Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang Nusron Wahid atau mafia tanah. Ini tentang krisis legitimasi birokrasi dan pergeseran makna tanggung jawab. Tanggung jawab seharusnya diwujudkan dalam tindakan dan keberanian mengambil keputusan, bukan dalam merangkai alasan yang terdengar puitis untuk pembenaran.

Tanah adalah fondasi hidup masyarakat: identitas, sejarah, dan ruang penghidupan. Ketika negara dianggap menyerah pada mafia yang menggerogotinya, ia sesungguhnya mengabaikan makna mendasar dari keberadaannya sendiri. Yang ada bukanlah takdir, melainkan serangkaian keputusan dan keberanian yang belum diwujudkan.