Analisis Pernyataan Nusron Wahid: Mafia Tanah dan Pesimisme Birokrasi

Figur seperti Menteri Purbaya dan Amran Sulaiman sering kali membawa angin segar dalam wacana publik. Mereka menawarkan narasi optimisme, seperti pemulihan ekonomi dan perlindungan terhadap petani serta masyarakat kecil. Namun, nada yang berbeda datang dari Nusron Wahid, Menteri ATR/Kepala BPN.

Pernyataannya bahwa mafia tanah akan tetap ada "sampai kiamat kurang dua hari" terdengar seperti vonis final. Pernyataan ini bukan sekadar pengakuan akan kompleksnya masalah, melainkan seperti pernyataan ketidakberdayaan dari seorang pejabat yang justru memegang kunci penyelesaiannya.

Pernyataan yang Mengundang Tanya: Negara yang Menyerah?

Ada yang janggal ketika seorang menteri menyatakan ketidakmampuan di bidang yang menjadi tanggung jawab utamanya. Ini bagai nakhoda yang menyerah pada badai sebelum berusaha mengemudikan kapal. Pernyataan semacam ini bukan analisis, melainkan semacam pengunduran diri simbolis dari tugas mendasar negara.

Narasi ini memperkuat kesan negara yang tidak lagi percaya pada kemampuannya sendiri. Alih-alih menjadi aktor yang memerangi masalah, negara hadir sebagai komentator yang pasrah terhadap realitas yang ada.

Mengurai Akar Masalah Mafia Tanah

Mafia tanah bukanlah fenomena gaib yang tak tersentuh. Mereka adalah jaringan yang melibatkan manusia: oknum pejabat pemegang stempel, PPAT, dan perantara yang memanfaatkan celah sistem. Mereka bekerja dengan dokumen dan aturan, bukan dengan sihir. Semua instrumen ini berada dalam kendali lembaga yang dipimpin oleh sang menteri.

Oleh karena itu, pernyataan bahwa mafia tanah tidak bisa diberantas terasa seperti paradoks. Bagaimana mungkin lembaga yang menguasai data, sertifikasi, dan regulasi pertanahan mengaku tak berdaya melawan kejahatan yang hidup di dalam sistemnya sendiri?