Fraksi Demokrat Kecam Keras Khoirudin: Gaya Pimpinan DPRD DKI Dinilai Arogan dan Otoriter

"Ketika pimpinan sidang menanyakan persetujuan terhadap Ranperda, terdapat suara yang jelas menyatakan penolakan. Namun, tanpa melalui prosedur penghitungan suara yang transparan, palu sidang langsung diketok. Seorang pemimpin yang bijak seharusnya memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menghitung suara setuju dan tidak setuju," paparnya dengan rinci.

Lebih dari sekadar pelanggaran etika persidangan, tindakan ini disebut telah menginjak-injak aspirasi masyarakat yang diwakili oleh para anggota dewan. Lazarus juga mengingatkan agar posisi Gubernur tidak dijadikan alat untuk membungkus kritik terhadap kinerja pimpinan dewan.

"DPRD DKI Jakarta bukanlah perusahaan milik pribadi. Seorang Ketua DPRD adalah ibarat konduktor orkestra, tugasnya adalah menyelaraskan berbagai irama dan nada, bukan untuk mematikan suara-suara yang berbeda," sindirnya dengan analogi yang tajam.

Dampak dari gaya kepemimpinan yang otoriter ini, lanjut Lazarus, berpotensi memicu krisis kepercayaan yang dalam di internal DPRD DKI. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa opsi penggunaan mosi tidak percaya akan diajukan oleh fraksi-fraksi jika situasi tidak berubah.

"Arah pembicaraan di internal fraksi-fraksi sudah mengarah ke sana. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, sangat mungkin akan muncul usulan mosi tidak percaya terhadap pimpinan," tegasnya.

Lazarus menutup pernyataannya dengan menyindir bahwa kehadiran anggota dewan dalam sidang menjadi tidak bermakna jika keputusan telah ditetapkan secara sepihak. "Untuk apa kami hadir jika keputusan sudah dipatok dari awal? Kami datang ke sini untuk menyampaikan sikap dan suara konstituen, bukan sekadar untuk memenuhi panggilan absensi," pungkasnya.