Yahya Zaini Minta BGN Tak Perpanjang Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memperpanjang masa moratorium pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta agar dapur yang sudah dibangun dan memenuhi kriteria mendapat prioritas untuk segera beroperasi.

Yahya menjelaskan, BGN di bawah kepemimpinan baru menerapkan tiga kebijakan: moratorium dapur baru, refocusing penerima manfaat, dan efisiensi anggaran. Namun, ia menilai moratorium tidak boleh berlarut-larut karena menyangkut kepastian bagi para mitra yang telah berinvestasi.

"Terkait dengan moratorium dapur baru, Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium," kata Yahya kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).

"Aspirasi mereka, BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerja sama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerja sama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerja sama dengan perorangan," sambungnya.

Para mitra, menurut Yahya, telah mengeluarkan investasi besar untuk pembangunan dapur MBG. Bahkan, sebagian dari mereka harus meminjam dana dari bank hingga menjual aset untuk membiayai pembangunan. "Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi, jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN," ujarnya.

Politisi Golkar ini meminta BGN memberikan batas waktu yang jelas selama masa moratorium dan segera melakukan evaluasi terhadap dapur yang masih bisa dilanjutkan kerja samanya. "BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerja samanya," paparnya.

Ia menambahkan, dapur yang sudah memiliki Surat Perintah Penyediaan Barang/Jasa (SPPI) dan virtual account harus diprioritaskan. "Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian," sambungnya.

Yahya menekankan bahwa MBG merupakan program yang dibiayai oleh masyarakat, dan kerja sama masyarakat dengan BGN bersifat resmi secara kelembagaan. Ia juga meminta pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian. Menurutnya, ada sekitar 2.000 dapur yang sudah selesai dibangun namun masih terkendala kebijakan moratorium.